JAKARTA- Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan kajian mendalam terkait rencana penerapan kebijakan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar secara elektronik di wilayah DKI Jakarta.
William memahami, penerapan ERP atau jalan berbayar merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Namun, menurutnya, Pemprov DKI perlu menimbang sejumlah faktor, salah satunya terkait kondisi ekonomi masyarakat.
“Pertama kita harus melihat bahwa kebijakan ERP ini tidak hanya persoalan kemacetan, tetapi juga persoalan ekonomi. Jadi kalau kita lihat ERP ini kan pasti akan potensi menghambat mobilitas, karena ada tarif yang dikenakan kepada pengendara yang lewat di jalan tersebut,” kata William di Jakarta, Jumat (13/1).
William menjelaskan, titik-titik ERP ini dipasang di jalan-jalan yang lokasinya adalah tempat ekonomi yang sangat aktif. Sehingga jika ada potensi terhambatnya mobilitas, dan potensi menurunnya aktivitas ekonomi.
“Nah, ini harus dilakukan kajian dengan sangat baik oleh Pemprov DKI Jakarta. Apakah ERP ini bisa menghambat mobilitas yang berdampak pada penurunan aktifitas ekonomi,” terangnya.
William meminta Pemprov DKI belajar dari kasus Covid-19 ketika Jakarta menerapkan PSBB. Saat itu, PSBB berdampak terhadap terhambatnya mobilitas. “Dampak yang tidak diinginkan pun terjadi, yakni perlambatan ekonomi,” tegasnya.
Selain faktor ekonomi, William juga menyoroti kondisi transportasi umum di Jakarta. Menurutnya, sebelum menerapkan kebijakan berbayar, Pemprov DKI perlu memfasilitasi transportasi umum yang jauh lebih baik untuk masyarakat.
“Di Singapura, penerapan ERP dilakukan setelah mereka memiliki transportasi umum yang sangat memadai. Kalau di Singapura, kita jalan kaki 5 menit hingga 10 menit sudah ada halte bus atau stasiun MRT,” tuturnya.
William menambahkan, jangkauan transportasi umum di Jakarta juga harus memudahkan warga untuk menjalani moblitas setiap hari. “Menurut saya, dua hal ini harus dikaji dulu dan disiapkan dengan matang sehingga penerapan ERP tidak menjadi beban bagi masyarakat,” tandasnya. ***
