Internationalmedia.co.id – Pemerintah Rusia merespons dengan tenang sanksi terbaru yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terhadap dua perusahaan minyak raksasa mereka. Kremlin menegaskan bahwa Rusia telah mengembangkan kekebalan terhadap sanksi-sanksi yang dilayangkan akibat konflik berkelanjutan di Ukraina.
Maria Zakharova, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, bahkan memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengulangi kesalahan pemerintahan sebelumnya yang mencoba menantang Moskow melalui sanksi. Ia menekankan bahwa langkah tersebut hanya akan berujung pada kegagalan.
"Negara kami telah mengembangkan kekebalan yang kuat terhadap pembatasan Barat dan akan terus dengan percaya diri mengembangkan potensi ekonominya, termasuk potensi energinya," tegas Zakharova dalam sebuah pernyataan pers mingguan, seperti dilansir Internationalmedia.co.id.
Sanksi yang dijatuhkan oleh Presiden AS, Donald Trump, membidik dua perusahaan minyak terbesar Rusia sebagai respons atas kegagalan pembicaraan dengan Presiden Vladimir Putin untuk mengakhiri konflik di Ukraina. Uni Eropa juga mengumumkan serangkaian sanksi baru untuk menekan Rusia agar menghentikan invasi yang telah berlangsung selama tiga setengah tahun terhadap Ukraina.
Trump sebelumnya menunda penerapan sanksi terhadap Rusia selama berbulan-bulan. Namun, kesabarannya habis setelah rencana pertemuan dengan Putin di Budapest urung terlaksana. "Setiap kali saya berbicara dengan Vladimir, percakapan saya lancar, dan setelah itu tidak ada kelanjutannya," ujar Trump kepada wartawan di Gedung Putih.
Sanksi AS tersebut merupakan peningkatan signifikan dalam tindakan terhadap Rusia dan mencerminkan frustrasi Trump yang semakin besar karena gagal membujuk Putin untuk mengakhiri konflik. Sanksi tersebut mencakup pembekuan semua aset perusahaan minyak Rosneft dan Lukoil di Amerika Serikat, serta melarang semua perusahaan AS berbisnis dengan kedua raksasa minyak Rusia tersebut.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyatakan bahwa sanksi tersebut merupakan "salah satu sanksi terbesar yang telah kami terapkan terhadap Federasi Rusia," mengingat penolakan Presiden Putin untuk mengakhiri perang di Ukraina.