Internationalmedia.co.id melaporkan, Raja Abdullah II dari Yordania kembali menegaskan penolakan kerasnya terhadap rencana Israel untuk mencaplok Tepi Barat. Pernyataan tegas ini disampaikan saat kunjungan Raja Abdullah II ke Uni Emirat Arab (UEA), seperti yang diungkapkan oleh pihak istana kerajaan. Melansir AFP, Senin (8/9/2025), pernyataan ini muncul setelah beberapa pejabat Israel memberi sinyal kemungkinan melanjutkan aneksasi sebagian besar wilayah Tepi Barat. Hal ini sebagai respons atas rencana pemerintah Barat yang akan mengakui kenegaraan Palestina bulan ini.
Menurut pernyataan resmi istana, Raja Abdullah menekankan penolakan mutlak Yordania terhadap segala upaya Israel untuk mencaplok Tepi Barat dan memaksa pengusiran warga Palestina. Ia juga menolak rencana pengusiran warga Palestina dari Gaza atau pemisahan kedua wilayah tersebut. Bersama Presiden UEA, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Raja Abdullah menyatakan penentangan terhadap rencana perluasan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki sejak 1967.
Keduanya juga menolak rencana Israel untuk memperpanjang pendudukan di Gaza dan memperluas kendali militernya. UEA sendiri telah memperingatkan bahwa aneksasi akan menjadi "garis merah". Isu ini menjadi poin krusial dalam negosiasi yang difasilitasi AS untuk menormalisasi hubungan antara Abu Dhabi dan Israel dalam Perjanjian Abraham tahun 2020.
Raja Yordania telah berulang kali menyatakan penolakan Yordania untuk menjadi "negara pengganti" bagi Palestina, menanggapi usulan dari AS dan Israel yang menyarankan negara ketiga untuk menampung warga Gaza yang terusir. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, pada Minggu (7/9) memperingatkan bahwa pengakuan negara-negara Barat atas negara Palestina dapat memicu tindakan sepihak dari Israel. Menteri Keuangan sayap kanan, Bezalel Smotrich, bahkan menyerukan aneksasi Tepi Barat sebagai balasan.