Internationalmedia.co.id – Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, baru-baru ini menyuarakan kekhawatiran serius terkait potensi keterlibatan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam "Dewan Perdamaian" yang diinisiasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kekhawatiran ini muncul setelah Trump mengklaim bahwa Putin telah menerima undangan untuk bergabung dalam dewan tersebut, meskipun Kremlin menyatakan undangan itu masih dalam tahap pertimbangan.
Starmer, dalam wawancaranya dengan Channel 4 News, menegaskan bahwa kehadiran Putin dalam dewan tersebut menimbulkan pertanyaan besar. "Saya jelas memiliki kekhawatiran tentang Putin berada di Dewan Perdamaian," ujarnya, menyoroti agresi Rusia yang sedang berlangsung terhadap Ukraina. "Dia sedang melancarkan perang terhadap sebuah negara Eropa. Mereka menghujani Ukraina dengan bom," tambahnya, seperti dilansir dari Reuters dan Al Arabiya.
Lebih lanjut, Starmer menekankan pentingnya fokus pada dukungan terhadap Ukraina dan kerjasama dengan sekutu, termasuk Amerika Serikat. "Kita tidak boleh membiarkan peristiwa sekitar seminggu terakhir mengalihkan fokus kita. Kita perlu bekerja sama dengan Amerika. Sekutu dan pihak lainlah yang akan membela dan mendukung Ukraina dalam konflik yang bukan kesalahan mereka," tegasnya.
Dewan Perdamaian yang digagas Trump awalnya bertujuan untuk mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza pasca-konflik. Namun, mandatnya diperluas untuk mencakup penyelesaian konflik global secara lebih luas. Draf piagam pembentukan dewan tersebut, yang telah dikirimkan ke sekitar 60 negara, juga menyerukan kontribusi finansial sebesar US$ 1 miliar (sekitar Rp 16,9 triliun) bagi negara yang menginginkan keanggotaan permanen.
Inisiatif Trump ini telah menuai beragam reaksi dari pemimpin dunia. Beberapa negara, seperti Prancis dan Norwegia, telah menolak undangan tersebut, sementara negara lain, termasuk Indonesia, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, Qatar, Pakistan, Turki, dan Israel, menyatakan minatnya untuk bergabung. Beberapa diplomat asing juga mengkhawatirkan bahwa Dewan Perdamaian ini dapat mengganggu kinerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).