Babak baru perundingan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran dilaporkan kembali menemui jalan buntu. Sebuah proposal terbaru dari Teheran, yang memprioritaskan pembukaan Selat Hormuz dengan syarat AS mencabut blokade laut, disebut-sebut membuat Presiden AS Donald Trump tidak senang. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa ketegangan antara kedua negara adidaya ini kian memanas, mengancam prospek resolusi konflik yang telah berlangsung lama.
Menurut laporan Anadolu Agency pada Selasa (28/4/2026), Presiden Trump telah menerima penjelasan mengenai proposal Iran tersebut dalam rapat di Situation Room Gedung Putih pada Senin (27/4). Proposal yang diserahkan kepada mediator Pakistan ini mengusulkan perpanjangan gencatan senjata, bahkan permanen, namun perundingan nuklir baru akan dimulai setelah Selat Hormuz dibuka kembali dan blokade laut AS dicabut.
Namun, proposal ini tidak membahas secara langsung tuntutan AS terkait program nuklir Teheran. AS telah lama bersikeras agar Iran menangguhkan pengayaan uranium setidaknya selama satu dekade dan memindahkan pasokan uranium yang diperkaya dari negaranya. Alasan pasti ketidakpuasan Trump tidak dijelaskan secara rinci, namun seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya menyatakan bahwa menerima proposal Iran itu akan secara terbuka menafikan klaim kemenangan Trump.
Juru bicara Gedung Putih, Olivia Wales, menegaskan kepada NYT bahwa Amerika Serikat tidak akan bernegosiasi melalui pers. "Kami telah menjelaskan dengan jelas mengenai batasan-batasan kami dan presiden hanya akan membuat kesepakatan yang baik bagi rakyat Amerika dan dunia," tegas Wales, mengindikasikan bahwa Washington tidak akan berkompromi pada tuntutan intinya.
Iran Tuntut Jaminan Keamanan dari Agresi AS-Israel
Di sisi lain, Pemerintah Iran secara tegas menyatakan kebutuhannya akan jaminan kredibel terhadap potensi serangan lanjutan dari Amerika Serikat dan Israel, sebelum dapat memastikan keamanan di kawasan Teluk yang kaya minyak. Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amir Saeid Iravani, menyampaikan pernyataan ini dalam sesi Dewan Keamanan PBB yang digagas oleh Bahrain, Senin (27/4), seperti dikutip AFP.
Dalam pertemuan di markas besar PBB tersebut, puluhan negara mengutuk Iran karena mengambil alih kendali atas Selat Hormuz yang sangat penting. Namun, Iravani menekankan bahwa stabilitas di kawasan hanya dapat dicapai jika agresi dihentikan, dilengkapi "jaminan yang kredibel" untuk tidak terulangnya serangan di masa mendatang.
"Stabilitas dan keamanan yang langgeng di Teluk Persia dan kawasan yang lebih luas hanya dapat dicapai melalui penghentian agresi yang berkelanjutan dan permanen terhadap Iran yang dilengkapi dengan jaminan yang kredibel untuk tidak terulangnya serangan dan penghormatan penuh terhadap hak dan kepentingan kedaulatan Iran yang sah," tegas Iravani di hadapan Dewan Keamanan PBB.
Iravani turut mengeluhkan bahwa negara-negara hanya mengkritik Iran, tanpa mengecam blokade laut yang diberlakukan AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Teheran. "Amerika Serikat bertindak seperti bajak laut dan teroris, menargetkan kapal-kapal komersial melalui paksaan dan intimidasi, menebar teror terhadap awak kapal, secara ilegal menyita kapal, dan menyandera anggota awak kapal," sebutnya, seperti dilansir TRT World.
Ia juga menuduh AS dan Israel melancarkan "perang agresi skala besar yang tidak beralasan" terhadap Iran sejak 28 Februari, menyalahkan kedua negara sekutu itu sebagai penyebab meningkatnya ketegangan di kawasan dan mengganggu keamanan maritim di Selat Hormuz.
Bersitegang dalam Forum Nuklir PBB
Ketegangan antara AS dan Iran juga merambah forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait program nuklir Teheran. AS memprotes keras terpilihnya Iran sebagai salah satu dari puluhan wakil presiden dalam konferensi sebulan untuk meninjau Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
Berbagai kelompok menominasikan 34 wakil presiden konferensi, dengan ketua konferensi, Duta Besar Vietnam untuk PBB Do Hung Viet, mengatakan bahwa Iran dipilih oleh "kelompok negara-negara non-blok dan negara-negara lainnya."
Namun, Asisten Sekretaris untuk Biro Pengendalian Senjata dan Non-Proliferasi AS, Christopher Yeaw, mengatakan pada konferensi tersebut, bahwa terpilihnya Iran merupakan "suatu bentuk penghinaan" terhadap NPT. Ia menilai "tidak dapat disangkal bahwa Iran telah sejak lama menunjukkan penghinaan terhadap komitmen non-proliferasi NPT" dan telah menolak untuk bekerja sama dengan pengawas nuklir PBB untuk menyelesaikan pertanyaan tentang program nuklir Teheran.
Reaksi AS itu ditolak oleh Duta Besar Iran untuk Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Reza Najafi. Ia menilai pernyataan AS "tidak berdasar dan bermotif politik." Najafi menambahkan, tidak pantas bagi AS, sebagai satu-satunya negara yang pernah menggunakan senjata nuklir dan terus memperluas serta memodernisasi persenjataan nuklirnya, untuk memposisikan diri sebagai penengah kepatuhan.
Dengan masing-masing pihak bersikeras pada tuntutannya, prospek perundingan damai antara AS dan Iran semakin suram. Jalan buntu ini menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi konflik di kawasan Teluk yang strategis.