Internationalmedia.co.id – News – Pemerintah Indonesia serius menggalakkan inisiatif Sekolah Rakyat sebagai strategi fundamental untuk memutus lingkaran kemiskinan yang kerap diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa program ini merupakan investasi jangka panjang pada pendidikan berkualitas, bukan sekadar solusi bantuan sosial sesaat.
Bertempat di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/8), Wamensos Agus Jabo menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat secara khusus menargetkan anak-anak dari keluarga miskin yang tergolong dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ini adalah langkah konkret negara untuk memastikan bahwa anak-anak dari latar belakang kurang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh kembang di lingkungan yang mendukung masa depan cerah mereka.
"Pak Presiden Prabowo tidak menginginkan jika orang tuanya miskin, anak-anaknya juga ikut merasakan kemiskinan," ujar Agus Jabo, mengutip visi Presiden. Ia menekankan bahwa kemiskinan memiliki dampak multidimensional, tidak hanya terbatas pada keterbatasan ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu masalah gizi, sanitasi, rendahnya kepercayaan diri, hingga lingkungan sosial yang kurang mendukung. Dalam banyak kasus, anak-anak terpaksa membantu orang tua bekerja, yang secara signifikan mengurangi kesempatan mereka untuk belajar dan mengembangkan potensi diri.
Untuk mengatasi kompleksitas persoalan ini, Sekolah Rakyat mengadopsi konsep pendidikan berasrama. Model ini dirancang agar anak-anak tidak hanya mendapatkan pembelajaran formal di kelas, tetapi juga tinggal dalam lingkungan yang secara holistik mendukung pembentukan karakter, pemenuhan kebutuhan dasar, serta menjauhkan mereka dari dampak negatif lingkungan kemiskinan yang bisa menghambat perkembangan.
Meski demikian, tantangan yang dihadapi masih besar. Saat ini, diperkirakan ada sekitar 4,1 juta anak di Indonesia yang belum memiliki akses pendidikan yang memadai. Sementara itu, kapasitas Sekolah Rakyat pada tahun ini baru mampu menampung sekitar 43 ribu siswa. "Target kami adalah mencapai 1 juta siswa pada tahun 2029. Jadi, untuk memenuhi target 4,1 juta itu, perjalanan masih panjang," kata Agus Jabo.
Dalam upaya mempercepat pencapaian target tersebut, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk segera menyiapkan lokasi Sekolah Rakyat yang memenuhi kriteria "clear and clean". Daerah yang telah mengusulkan lahan diminta untuk segera melengkapi persyaratan administrasi agar dapat masuk dalam tahapan pembangunan pada tahun ini.
Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, menjadi salah satu daerah yang menunjukkan keseriusan. Bupati Eliyunus Waruwu melaporkan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 8,6 hektare di Simaeasi, Kecamatan Mandrehe. Dengan angka kemiskinan yang masih tinggi, mencapai 22,47% dari total 97.856 jiwa penduduk, kehadiran Sekolah Rakyat sangat dinantikan oleh masyarakat Nias Barat.
Senada, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga telah menyiapkan lahan seluas 6,75 hektare di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi. Lokasi ini dinilai sangat strategis karena berada di kawasan permukiman perkotaan, didukung oleh infrastruktur yang memadai, serta dekat dengan fasilitas kesehatan dan pusat pemerintahan kabupaten.
Pertemuan audiensi penting ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tenaga ahli, termasuk Tenaga Ahli Menteri (TAM) Agustinus Budi, Alif Kamar, Virgo Sulianto, Hendri Kurniawan, Dardo Pratisyo, Sekber Sekolah Rakyat Herman Koswara, Plt Direktur PSKB Masryani Mansyur, Kepala Dinsos Grobogan Indri Agus Velawati, dan Baperinda Grobogan Wahyu.