Internationalmedia.co.id – News – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman turun langsung meninjau kesiapan operasional Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga (Jargas) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, hari ini. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan target ambisius 1 juta sambungan Jargas rampung pada tahun 2028, sebagai upaya strategis mengurangi ketergantungan impor LPG dan meringankan beban ekonomi masyarakat.
Dudung, didampingi Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Jargas Kementerian ESDM Agung Kuswandono, serta Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) Herry Murahmanta, memeriksa langsung lokasi Metering Regulating Station (MRS) Jargas. Ia juga berdialog dengan warga calon penerima manfaat, memastikan program ini berjalan sesuai harapan. "Saya hadir untuk memastikan kesiapan pengoperasian Jargas yang dibangun melalui APBN di Gresik," ujar Dudung dalam keterangan tertulis yang diterima internationalmedia.co.id pada Jumat (18/9/2026).
Proses percepatan Jargas ini tak lepas dari peran KSP dalam melakukan "debottlenecking" atau pelepasan hambatan. Berkat koordinasi intensif, kendala perizinan yang sempat menghambat, seperti persetujuan lingkungan hidup UKL-UPL serta rekomendasi teknis ruas jalan dan perlintasan sungai di Gresik, kini telah terselesaikan. "Penyelesaian ini berkat dukungan cepat dari Bupati Gresik dan Gubernur Jawa Timur," tambahnya.
Progres fisik pembangunan Jargas di Gresik sendiri telah mencapai 95,4 persen, lebih cepat sekitar 4,6 persen dari rencana awal. Ini menjadi bagian dari upaya mencapai 119.379 sambungan rumah (SR) di 15 kabupaten/kota pada tahap 2025-2026. Secara spesifik, Gresik mendapatkan alokasi 7.363 SR dan Sidoarjo 7.223 SR, sehingga total alokasi untuk kedua wilayah mencapai 14.586 SR.
Dudung menegaskan bahwa program Jargas adalah prioritas nasional sesuai arahan Presiden, vital untuk swasembada energi dan pengurangan impor LPG. Program ini sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 dan berstatus Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. "Sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor," ungkapnya. Dengan beroperasinya 14.586 SR di Gresik dan Sidoarjo, diperkirakan konsumsi LPG 3 kilogram bersubsidi dapat berkurang hingga 36,6 ribu tabung per bulan.
Selain itu, program ini dinilai mampu memberikan dampak positif signifikan terhadap perekonomian warga setempat. Harga gas pipa yang jauh lebih murah (Dudung menyebutkan sekitar Rp 20 ribu dibandingkan Rp 70 ribu untuk LPG 3 kilogram) akan sangat meringankan beban UMKM dan masyarakat. "Otomatis ini akan sangat membantu, artinya meringankan beban masyarakat," ujarnya. Kemudahan akses gas kapan saja, tanpa perlu khawatir toko tutup di malam hari, juga menjadi nilai tambah yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Setelah perizinan tuntas, fokus beralih ke tahap pengoperasian. Dudung mendesak Kementerian ESDM untuk segera menetapkan badan usaha pengelola dan menerbitkan izin usaha niaga gas bumi. SKK Migas diminta memastikan alokasi gas dan titik serah, sementara BPH Migas bertugas menyiapkan harga gas rumah tangga yang tetap lebih murah dibandingkan LPG tabung 3 kilogram. "Dukungan setiap kementerian dan lembaga tetap dibutuhkan agar perizinan pada lokasi berikutnya disiapkan sejak perencanaan dan diproses secara paralel," tegas Dudung, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengurangi impor LPG dan mempermudah akses energi masyarakat.
Dudung optimistis target 1 juta sambungan Jargas akan rampung pada tahun 2028. "2028 selesai," pungkasnya, menandaskan komitmen pemerintah untuk terus mengawal program strategis ini demi kemudahan akses energi dan kemandirian bangsa.
Acara ini turut dihadiri oleh Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah; jajaran Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Arif Rahman, Alfred Denny Djoike Tuejeh, Budi Pramono, dan Dedi Solihin; serta jajaran Tenaga Ahli Utama KSP Saiful Rachiman, Nurwahidi, dan tenaga ahli KSP lainnya.