Internationalmedia.co.id – News – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah proaktif dalam memperkuat kapasitas komunikasi publiknya. Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi, Kemendagri membekali Pejabat Fungsional Pranata Humas di lingkungannya agar mampu beradaptasi dan efektif di tengah derasnya arus informasi era digital. Kegiatan yang dibuka pada Kamis, 30 Juli 2026, ini menegaskan urgensi peran humas dalam mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah.
Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, Anwar Harun Damanik, dalam sambutannya menekankan bahwa Bimtek ini adalah wadah penting untuk mengasah kemampuan Pranata Humas. "Ini adalah ruang untuk memperkuat kapasitas seluruh Pranata Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang tepat, efektif, dan mampu mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi masing-masing," ujar Anwar, seperti dikutip Internationalmedia.co.id. Ia menyoroti bagaimana kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan media sosial, telah mengubah lanskap komunikasi secara drastis. Informasi kini menyebar dalam hitungan detik, namun demikian, potensi penyebaran disinformasi dan misinformasi juga meningkat pesat.
Kondisi ini menuntut aparatur pemerintah, khususnya Pranata Humas, untuk tidak hanya cepat, tetapi juga akurat, transparan, mudah dipahami, dan yang terpenting, dapat dipercaya. Anwar menjelaskan bahwa komunikasi pemerintah tidak lagi cukup hanya menyampaikan fakta. Lebih jauh, ia harus mampu membangun pemahaman mendalam di kalangan publik mengenai tujuan dan manfaat setiap kebijakan, guna meminimalkan kesalahpahaman. "Kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan, kreativitas tidak boleh mengabaikan kebenaran. Pemanfaatan teknologi harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab," tegasnya.
Tantangan komunikasi kian besar mengingat tingginya aktivitas masyarakat di ruang digital. DataReportal dalam laporan Digital 2026 mencatat bahwa Indonesia memiliki sekitar 230 juta pengguna internet, atau 80,5 persen dari total populasi, serta sekitar 180 juta pengguna media sosial. Angka ini menunjukkan betapa krusialnya pemerintah menyusun strategi komunikasi yang adaptif, berbasis data, dan mampu menjangkau khalayak luas melalui berbagai kanal secara efektif.
Dalam konteks ini, peran Pranata Humas menjadi sangat strategis. Mereka bukan sekadar penyampai informasi atau publikator kegiatan. Lebih dari itu, mereka adalah garda terdepan dalam mengomunikasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pranata Humas dituntut untuk mampu mengenali dinamika isu, memahami kebutuhan informasi publik, merumuskan pesan yang tepat, memilih media yang kredibel, serta memanfaatkan teknologi secara bijaksana. Tujuannya agar komunikasi pemerintah berjalan terencana, konsisten, dan antisipatif.
Mengakhiri arahannya, Anwar Harun Damanik mengajak seluruh Pranata Humas di lingkungan Kemendagri untuk terus meningkatkan profesionalisme, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit kerja. Ia menegaskan, setiap kebijakan pemerintah memerlukan dukungan strategi komunikasi yang matang, berbasis data, konsisten, dan mudah dicerna masyarakat, demi membangun kepercayaan publik dan menjamin keberhasilan implementasi kebijakan.