Internationalmedia.co.id – News – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI baru-baru ini melakukan evaluasi mendalam terhadap 29 program pemanfaatan ruang prioritas di Wilayah Perencanaan (WP) Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Hasilnya cukup mengejutkan, menunjukkan bahwa perwujudan struktur ruang di kawasan strategis perbatasan ini masih jauh dari harapan, dengan capaian hanya 33,6 persen.
Evaluasi yang dibahas dalam forum tindak lanjut pemantauan dan evaluasi perwujudan rencana struktur ruang sebagai Pusat Pelayanan Pintu Gerbang (PPPG) Wini ini digelar oleh BNPP RI melalui Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan di Ruang Rapat Sekretariat Tetap BNPP RI pada Kamis (24/9). Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Edfrie R. Maith, menjelaskan bahwa tujuan evaluasi adalah untuk memantau kemajuan program prioritas pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara Wini, baik untuk periode PJM-1 (2022-2024) maupun PJM-2 (2025-2029).
"Penting bagi kami untuk melihat sejauh mana rencana struktur ruang telah diimplementasikan melalui program pemanfaatan ruang prioritas, sekaligus mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut," ungkap Edfrie dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/9/2026). Ia menekankan peran vital rencana tata ruang sebagai jembatan antara kebijakan pembangunan nasional dan implementasi di lapangan.
Berdasarkan kunjungan lapangan yang dilaksanakan pada 5-7 Agustus 2026, terungkap fakta bahwa dari 29 program pemanfaatan ruang prioritas di WP Wini, hanya tujuh program yang telah terwujud sepenuhnya. Sebanyak 13 program lainnya masih dalam tahap berjalan namun belum menunjukkan hasil yang optimal, sementara sembilan program sisanya bahkan belum terealisasi sama sekali.
Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP RI, Ismawan Harijono, mengakui bahwa angka capaian 33,6 persen ini menandakan perlunya peningkatan signifikan dan tindak lanjut lintas sektor. "Hasil konfirmasi di lapangan akan menjadi dasar kuat untuk mengidentifikasi hambatan, merumuskan langkah korektif, menetapkan prioritas penganggaran, dan menyempurnakan kebijakan penataan ruang yang ada," jelas Ismawan.
Wini sendiri memiliki fungsi strategis yang krusial sebagai pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan (CIQS), pusat pertahanan dan keamanan negara, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pusat pelayanan angkutan umum penumpang. Rencana struktur ruang WP Wini mencakup 11 komponen utama, mulai dari pusat pelayanan, jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, hingga pengelolaan batas negara.
Meskipun demikian, percepatan masih sangat dibutuhkan pada sejumlah infrastruktur dasar dan konektivitas. Ini termasuk jaringan jalan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. "Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas di Wini harus dilakukan secara terpadu dan bertahap, dengan tetap mempertimbangkan fungsi vital kawasan ini sebagai wilayah perbatasan dan pintu gerbang negara," tegas Ismawan.
Selain infrastruktur fisik, sektor telekomunikasi juga menjadi sorotan. Evaluasi menunjukkan adanya keterbatasan jangkauan dan kapasitas jaringan, minimnya akses Wi-Fi publik, serta siaran radio pemerintah daerah yang belum optimal. Untuk mengatasi ini, optimalisasi BTS atau tower, penyediaan Wi-Fi di fasilitas publik, peningkatan jangkauan radio, serta pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menjadi agenda penting yang memerlukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, pemerintah daerah, dan operator telekomunikasi.
Hasil evaluasi ini juga akan menjadi masukan berharga untuk penyempurnaan kebijakan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN) Wini, yang diatur dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2023. Isu-isu strategis seperti konektivitas lintas kawasan dan negara, pengelolaan batas negara, perdagangan lintas batas, kawasan perbatasan laut, risiko bencana, dan keselarasan dengan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) akan menjadi fokus utama.
BNPP RI berkomitmen untuk memastikan bahwa hasil pemantauan lapangan ini dapat diterjemahkan menjadi perencanaan dan pembangunan yang lebih terarah. Harapannya, upaya ini akan memperkuat peran Wini sebagai kawasan perbatasan sekaligus pusat pelayanan yang efektif bagi masyarakat di wilayah perbatasan.