<strong>internationalmedia.co.id – </strong> Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah strategis untuk mempermudah akses modal bagi calon pekerja migran melalui penguatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Upaya ini dilakukan guna memastikan para calon pekerja, khususnya peserta program SMK Go Global, tidak terjerat praktik pinjaman ilegal yang merugikan saat hendak berangkat ke luar negeri.
Langkah konkret ini muncul dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang digelar di Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Jakarta, pada Rabu (4/11). Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama KP2MI mempererat sinergi dengan sektor perbankan untuk mengoptimalkan skema pembiayaan yang aman dan terjangkau.
Menteri P2MI, Mukhtarudin, menegaskan bahwa ketersediaan dana menjadi faktor krusial dalam proses penempatan. Menurutnya, meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 triliun melalui APBN untuk meningkatkan kapasitas peserta SMK Go Global, tantangan biaya keberangkatan tetap menjadi persoalan nyata di lapangan.
"Optimalisasi pembiayaan sangat penting untuk mendukung Program SMK Go Global sekaligus mencegah calon pekerja migran terjerat pinjaman berbunga tinggi yang dapat memberatkan mereka bahkan sebelum mulai bekerja," ujar Mukhtarudin dalam keterangannya.
Ia merinci bahwa biaya keberangkatan mencakup berbagai komponen, mulai dari pemeriksaan kesehatan (medical check-up), tiket pesawat, hingga berbagai urusan administrasi lainnya. Mengingat setiap negara tujuan memiliki kebijakan biaya yang berbeda, ketersediaan KUR diharapkan menjadi solusi bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial.
Saat ini, plafon KUR Penempatan PMI telah mencapai angka Rp443,5 miliar dengan dukungan dari 20 bank penyalur, di mana realisasi penyalurannya sudah menyentuh angka 84,5 persen. Mukhtarudin juga mengapresiasi skema dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang tidak menggunakan sistem avalis, sebuah kemudahan yang diharapkan dapat mempercepat proses pengajuan bagi masyarakat.
Pentingnya dukungan ini juga didorong oleh besarnya kontribusi pekerja migran terhadap ekonomi nasional. Data menunjukkan remitansi atau kiriman uang dari pekerja migran melonjak signifikan, dari Rp253 triliun pada 2024 menjadi proyeksi Rp288 triliun pada 2025.
Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menekankan pentingnya literasi keuangan. Bayu dari OJK mengingatkan bahwa selain kemudahan akses modal, para pekerja migran harus dibekali kemampuan mengelola pendapatan agar tidak terjebak dalam masalah keuangan saat sudah bekerja di luar negeri.
Program SMK Go Global sendiri menargetkan sebanyak 40.000 peserta pada periode Agustus hingga Desember 2026. Target ini mencakup 24.000 lulusan SMK/SMA dan 16.000 masyarakat umum yang akan dilatih melalui 2.000 kelas di berbagai wilayah Indonesia. Dengan sinergi antara pemerintah, perbankan, dan lembaga penempatan, diharapkan tercipta ekosistem penempatan tenaga kerja yang aman, terampil, dan terlindungi secara finansial.