Teheran mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengambil tindakan tegas, menyusul pengakuan blak-blakan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bahwa Washington berupaya mempersenjatai para demonstran di Iran. Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, secara resmi menyampaikan tuntutan ini melalui surat kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa pengakuan Trump tersebut memicu respons keras dari Teheran.
Pengakuan kontroversial Trump terlontar saat ia berbicara kepada wartawan dalam sebuah acara Paskah di Gedung Putih. "Kami mengirim senjata, banyak senjata. Senjata-senjata itu seharusnya diberikan kepada rakyat agar mereka dapat melawan para penjahat ini," kata Trump, seperti dikutip dari laporan internationalmedia.co.id. Namun, ia menambahkan, "Tahukah Anda apa yang terjadi? Orang-orang yang menerima senjata itu menyimpannya." Meskipun Trump tidak secara spesifik menyebutkan siapa yang dituduhnya mengalihkan senjata tersebut, seorang reporter Fox News mengutipnya yang menyalahkan "perantara Kurdi" atas insiden tersebut.
Dalam suratnya, Dubes Iravani menegaskan bahwa pernyataan Trump itu secara gamblang memvalidasi posisi Iran yang telah lama dipegang, yakni bahwa Washington secara aktif memicu ketidakstabilan di negaranya. Ia melanjutkan, "Perilaku semacam itu sejalan dengan kebijakan Amerika Serikat yang sudah lama ada dalam menciptakan, membiayai, dan mempersenjatai kelompok teroris di Timur Tengah dan sekitarnya."
Iravani mengecam tindakan tersebut sebagai "pelanggaran mencolok terhadap Piagam PBB dan prinsip-prinsip serta aturan-aturan dasar hukum internasional." Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Amerika Serikat memikul tanggung jawab penuh atas segala kerugian dan penderitaan yang menimpa warga sipil serta infrastruktur selama kerusuhan yang terjadi pada Desember 2025 dan Januari 2026.
Menurut Iravani, melalui intervensinya dalam urusan internal Iran, mempersenjatai elemen dan kelompok teroris, serta menyebarkan angka korban palsu, Amerika Serikat telah menjalankan "kebijakan jahat" terhadap Iran. Ia juga menekankan bahwa tindakan mempersenjatai dan mendukung kelompok bersenjata di wilayah negara lain secara otomatis memicu tanggung jawab internasional.
Oleh karena itu, Iravani mendesak Dewan Keamanan PBB untuk "dengan tegas mengutuk pernyataan-pernyataan berbahaya ini." Ia menambahkan, "Dewan Keamanan harus memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran ini tidak dibiarkan begitu saja, dan secara jelas menyatakan bahwa setiap tindakan yang merupakan dukungan negara terhadap terorisme tidak akan ditoleransi dalam keadaan apa pun."