Posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemerintahan mendatang di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan. Setelah disebut ‘abu-abu’ oleh beberapa pihak, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Sekretaris Jenderal M Kholid turut angkat bicara, memberikan pandangan yang menarik terkait dinamika politik ini. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Kholid menekankan bahwa keberadaan partai di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama krusial bagi demokrasi.
Dalam keterangannya kepada internationalmedia.co.id pada Sabtu (20/6/2026), Kholid menyatakan penghormatan PKS terhadap setiap pilihan politik partai lain. "Kami menghormati pilihan politik setiap partai. Dalam negara demokrasi, keberadaan partai di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama penting dan sama-sama dibutuhkan," ujarnya. Ia menambahkan, jika PDIP memutuskan untuk berada di luar pemerintahan, itu adalah pilihan yang sah secara konstitusional dan justru akan memperkuat fungsi pengawasan atau checks and balances di parlemen, sebuah pilar penting dalam sistem demokrasi.
Lebih lanjut, Kholid membagikan pengalaman PKS sendiri. "PKS pernah memilih berada di luar pemerintahan selama 10 tahun pada masa Presiden Jokowi, di mana PDIP kala itu memimpin pemerintahan," ungkap Kholid. Kini, dengan pergantian kepemimpinan, PKS mengambil sikap berbeda. "Dan sekarang ini, kami memilih untuk di dalam pemerintahan, mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo," tambahnya, menggarisbawahi fleksibilitas dan strategi politik partainya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, secara terang-terangan meminta PDIP untuk bersikap lebih tegas. Jazilul menyoroti potensi kebingungan yang timbul dari sikap yang tidak jelas. "Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6). Ia menekankan bahwa partai-partai pendukung pemerintah sedang berjuang keras mewujudkan janji-janji Presiden, sehingga kejelasan posisi sangat dibutuhkan.
Menanggapi desakan tersebut, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira memberikan klarifikasi. Andreas menegaskan bahwa PDIP telah mengambil posisi sebagai "partai penyeimbang di luar pemerintahan." "Itu keputusan kongres partai," tegas Andreas kepada wartawan pada Jumat (19/6), menunjukkan bahwa sikap ini bukan sekadar manuver politik, melainkan hasil keputusan strategis internal partai.
Perdebatan mengenai posisi PDIP ini mencerminkan dinamika politik pasca-pemilu yang masih hangat, di mana setiap partai sedang memetakan peran strategisnya dalam lanskap kekuasaan yang baru. Kejelasan sikap PDIP, apakah sebagai oposisi murni atau penyeimbang, akan sangat menentukan arah perpolitikan nasional ke depan.