internationalmedia.co.id – Langkah strategis tengah diambil oleh Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dalam upaya memperkuat tata kelola pertanahan di Indonesia. Alih-alih menambah beban administratif, BRAN berkomitmen untuk hadir dengan struktur yang ramping dan mekanisme koordinasi yang efisien bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Fokus utamanya adalah memastikan bahwa kehadiran lembaga baru ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat tanpa terjebak dalam labirin birokrasi yang berbelit.
Kepala BRAN, Dedi Prasetyo, menegaskan bahwa filosofi dasar pembentukan lembaga ini adalah untuk melayani rakyat secara optimal. Menurutnya, organisasi pemerintah seharusnya dirancang untuk mempermudah urusan publik, bukan justru menciptakan hambatan baru melalui tumpang tindih kewenangan. Ia menekankan pentingnya pembagian tugas yang tegas agar setiap fungsi lembaga dapat berjalan secara mandiri namun tetap selaras dalam satu visi besar reforma agraria.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi usai melakukan pertemuan intensif dengan Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Rabu (14/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas mengenai penyederhanaan alur koordinasi agar tidak terjadi duplikasi pekerjaan yang dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Dedi mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan kunjungan lebih dari tiga kali ke Kementerian ATR/BPN untuk mematangkan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BRAN. Percepatan penyusunan SOTK ini menjadi prioritas utama agar BRAN dapat segera beroperasi secara penuh. "Kami ingin memastikan tidak ada persoalan rakyat yang terabaikan hanya karena ketidakjelasan tanggung jawab antarlembaga. Pembagian tugas harus jelas agar tidak ada pekerjaan yang dilakukan berulang kali," ujar Dedi.
Pihak BRAN juga mengakui bahwa pengalaman dan kapasitas teknis yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN sangat krusial dalam proses transisi ini. Oleh karena itu, komunikasi intensif terus dilakukan guna menyelaraskan langkah agar transisi kelembagaan berjalan mulus tanpa mengganggu layanan pertanahan yang sedang berjalan.
Berdasarkan rencana kerja yang telah disusun, BRAN menargetkan seluruh regulasi dan SOTK dapat rampung pada pekan keempat Oktober 2026. Target ambisius ini diambil untuk mengejar persiapan program kerja 100 hari pertama yang dijadwalkan mulai berjalan pada November 2026 mendatang.
Secara garis besar, rancangan struktur BRAN akan mencakup empat bidang kedeputian utama. Bidang-bidang tersebut meliputi penyusunan peta jalan reforma agraria, pelaksanaan redistribusi dan legalisasi tanah, penanganan penyelesaian konflik agraria, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Dengan struktur yang terfokus ini, BRAN optimis dapat menjadi motor penggerak keadilan agraria di Indonesia.