Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan skema tarif uji coba yang sangat menarik untuk layanan Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta rute Velodrome-Manggarai. Dengan harga yang dipatok hanya Rp 8, langkah ini diharapkan dapat memperkenalkan moda transportasi modern tersebut kepada masyarakat luas sebelum peresmian resminya. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, kebijakan ini segera diimplementasikan.
Pramono mendesak agar fase uji coba segera digulirkan demi mengenalkan dan membiasakan publik dengan layanan LRT. "Intinya begini. Sekarang ini saya sudah meminta untuk di lapangan dilakukan uji coba," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (27/8/2026), menegaskan urgensi pelaksanaan program ini.
Durasi masa uji coba akan segera ditetapkan, namun Gubernur memastikan tarif khusus Rp 8 akan berlaku selama periode tersebut. "Saya segera minta untuk secara khusus waktunya berapa lama uji coba ini, tarifnya adalah Rp 8," tambahnya, memberikan gambaran jelas mengenai kebijakan yang akan datang.
Tarif yang sangat terjangkau ini, menurut Pramono, bertujuan ganda: untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan LRT serta memicu minat mereka untuk mulai memanfaatkannya. "Dan itu untuk membuat masyarakat mengetahui dan sekaligus membuat masyarakat tertarik memanfaatkan LRT ini," jelasnya.
Regulasi mengenai tarif uji coba ini akan diresmikan melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Pramono menyatakan akan segera membubuhkan tanda tangannya pada dokumen tersebut. "Pergubnya saya akan segera keluarkan tandatangani karena untuk menentukan itu kan harus ada Pergubnya. Pergubnya yang mengatur Rp 8," imbuhnya, menandakan keseriusan Pemprov DKI.
Pengumuman uji coba ini datang setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelumnya menunda peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai, yang sedianya dijadwalkan pada Rabu (26/8). Penundaan ini didasari oleh kebutuhan untuk menyempurnakan beberapa fasilitas esensial yang masih memerlukan sentuhan akhir.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Marulina Dewi, menjelaskan bahwa keputusan penjadwalan ulang peresmian diambil setelah Pemprov DKI menuntaskan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek kegiatan. "Kami ingin peresmian dilaksanakan setelah penyempurnaan sejumlah detail pada fasilitas," tutur Marulina dalam keterangan resminya, memastikan kualitas layanan yang prima bagi warga Jakarta.