Internationalmedia.co.id – News – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengungkap fakta mengejutkan terkait sepak terjang makelar kasus atau calo dalam pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, para makelar ini sama sekali tidak memiliki kekuatan supranatural atau kesaktian khusus, melainkan sangat bergantung pada "kucuran informasi" dari orang dalam. Pernyataan ini disampaikan Setyo dalam acara peluncuran E-learning ASN di Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI pada Rabu, 17 Juni 2026, yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah serta berbagai kementerian dan lembaga.
Setyo menjelaskan bahwa meskipun sistem pengadaan telah bertransformasi menjadi digital, seperti melalui e-katalog, celah untuk manipulasi masih terbuka lebar. "Yang saya sebut paling gampang misalkan e-catalogue lah gitu. Pengadaan secara digitalisasi masih bisa dimainkan, masih bisa dikotak-katik. Ditutup siang hari, dibuka malam hari gitu. Karena apa? Kembali kepada sumber daya manusianya," ujar Setyo. Ia menegaskan, para makelar ini sebenarnya hanyalah "penonton" yang menanti bocoran informasi krusial dari internal.
Modus operandi mereka terungkap jelas: begitu mendapatkan informasi dari orang dalam, barulah para makelar ini beraksi. Informasi tersebut meliputi spesifikasi pengadaan yang akan dibuka hingga arahan harga penawaran yang diinginkan. "Jadi kalau orang dalam sudah ngasih tahu ‘woi nanti buka buat pengadaan speknya ini ini ini’. Diarahkan, Pak. Nanti harga penawarannya sekian-sekian sekian. Dia buatlah itu ya," kata Setyo. Setelah mendapatkan detail tersebut, para broker, markus, atau calo inilah yang kemudian bergerilya mencari vendor, mengatur penawaran, dan memotong harga demi keuntungan pribadi.
Menanggapi fenomena penyimpangan dalam pengadaan di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah ini, Setyo Budiyanto mengingatkan para pimpinan daerah yang hadir. Ia menekankan bahwa penegakan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya beban aparat penegak hukum. "Pak Gubernur, Ibu Gubernur, kepala daerah semuanya saya minta ini juga menjadi perhatian bagi semua. Dengan segala situasi dan kondisi saat ini ya, kita tidak bisa melupakan bahwa itu jadi tanggung jawab kita semuanya," pungkasnya, menyerukan komitmen kolektif untuk menciptakan sistem pengadaan yang bersih dan transparan.