Internationalmedia.co.id – News, Jakarta – Pemerintah tengah menggenjot sebuah strategi ambisius untuk merevolusi sistem distribusi barang bersubsidi dan komoditas strategis. Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, secara tegas menyatakan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan dioptimalkan sebagai simpul utama penyaluran produk-produk esensial ini hingga ke pelosok desa. Harapannya, skema ini dapat memangkas panjangnya rantai pasok yang selama ini menjadi biang kerok tingginya harga, sekaligus memastikan distribusi yang lebih tepat sasaran, efisien, transparan, dan akuntabel.
Pernyataan tersebut disampaikan Ferry saat menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Distribusi Barang Bersubsidi dan Komoditas Strategis melalui KDKMP di Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jakarta, pada Rabu (23/9/2026). Ferry menjelaskan bahwa rantai pasok yang terlalu panjang kerap menyebabkan biaya perdagangan melambung tinggi, di mana margin keuntungan terbesar justru dinikmati oleh pihak perantara. Kondisi ini pada akhirnya memicu kenaikan harga di tingkat konsumen, menekan daya beli masyarakat, meningkatkan inflasi, dan berdampak negatif terhadap kesejahteraan produsen maupun masyarakat luas.
"Oleh karena itu, KDKMP diharapkan dapat memotong rantai pasok yang panjang. KDKMP akan menjadi simpul yang menghubungkan langsung produsen dengan masyarakat desa sehingga distribusi barang dapat dilakukan dengan lebih efisien," ujar Ferry dalam keterangannya.
Dalam menjalankan fungsinya, KDKMP akan berperan multifungsi, mulai dari agen, distributor, subdistributor, pangkalan, mitra penyalur, hingga outlet resmi, disesuaikan dengan ketentuan dan regulasi masing-masing komoditas. Berbagai jenis komoditas yang akan disalurkan melalui KDKMP meliputi pupuk bersubsidi, beras SPHP, minyak goreng, bantuan pangan, cadangan pangan pemerintah, LPG 3 kilogram, serta komoditas strategis lainnya sesuai penugasan pemerintah.
Untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas, Ferry menyebutkan bahwa seluruh proses monitoring distribusi akan dilakukan melalui Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkopdes). Sistem ini akan menyediakan data terintegrasi mengenai stok, transaksi, penerima, wilayah cakupan, dan harga, memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi kebijakan secara lebih cepat dan akurat. "Skema ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas harga, tetapi juga menciptakan keberlanjutan usaha bagi KDKMP," imbuhnya.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, turut menyampaikan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyiapan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara tertib dan terkoordinasi. Langkah ini akan diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan diterbitkan oleh Presiden.
"Perpres tersebut akan menjadi landasan untuk mempercepat operasional KDKMP sekaligus memastikan setiap gerai mendapatkan pasokan barang secara berkelanjutan, antara lain beras SPHP, LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, Minyakita, dan kebutuhan pokok lainnya, dengan harga sesuai ketentuan serta penyaluran yang tepat sasaran," jelas Dudung.
Dudung juga mengusulkan pembentukan tim terpadu atau satuan tugas yang melibatkan Kementerian Koperasi, pemerintah daerah, BUMN penyalur, dan lembaga terkait. Tim ini akan bertugas memastikan alur pasokan, pembayaran, pengiriman, serta pengendalian stok berjalan tanpa terputus.
Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menegaskan kesiapan perusahaannya untuk segera mendistribusikan semua barang bersubsidi secara langsung melalui KDKMP. "Bisa kita pastikan orang yang menerima atau yang membeli. Kami siap menjalankan dan mengatasi hambatan tersebut," tegas Joao.
Rapat penting ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia/ID FOOD Ghimoyo, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, serta jajaran pejabat perwakilan Kementerian/Lembaga lainnya, menandakan keseriusan berbagai pihak dalam menyukseskan program KDKMP ini.