JAKARTA – Kondisi perekonomian di tahun 2023 disebutkan masih dihantui oleh berbagai tantangan yang tidak jauh berbeda dengan saat ini. Salah satunya adalah inflasi yang masih menyasar berbagai negara di dunia.
Pemerintah Indonesia juga bergegas menghadapi tantangan inflasi. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan kepercayaan dunia untuk mendorong investasi.
Apalagi akibat pandemi Covid-19 dan kondisi geopolitik telah menjadi tantangan sendiri untuk sektor energi, pangan, dan keuangan. Upaya pemerintah dalam menghadapi hal ini pun telah dilakukan melalui keikutsertaan menyepakati Deklarasi Bali di G20 yang digelar beberapa waktu lalu.
Sebanyak 226 proyek, program, atau inisiatif ini bersifat multilateral dan 140 proyek bilateral dengan nilai total US$ 71,5 miliar ini terdapat di Concreter deliverables. Selain itu, G20 Bali juga menyepakati sejumlah komitmen investasi dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Korea Selatan dan Turki.
“Berbagai komitmen investasi tersebut perlu segera ditindaklanjuti dan dimonitor. Selaku Troika G20 tahun 2023 bersama dengan India, Indonesia perlu memastikan implementasi dari berbagai komitmen tersebut. Dan tentu sebagai Troika, Indonesia akan menjaga keberlanjutan hasil pembahasan berbagai isu strategis yang berhasil disepakati di Bali,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Kamis (29/12).
Selain itu, guna menjaga resiliensi ekonomi, pemerintah berupaya melalui transformasi struktural implementasi UU Cipta Kerja. Salah satunya adanya dengan menerapkan transformasi struktural dan reformasi regulasi melalui implementasi UU Cipta Kerja dan meningkatkan investasi, mendorong penciptaan kerja dan kemudahan berusaha.
Airlangga juga mengatakan pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka 4,7%-5,3% di 2023. Hal itu bertujuan untuk menjawab tantangan ekonomi yang diprediksi bakal terjadi pada tahun mendatang.
“Berbagai dinamika global yang ada menjadi pengingat untuk kita, bahwa kita tetap optimis namun harus terus waspada,” kata Airlangga.
Salah satu cara yang dilakukan agar pertumbuhan ekonomi terjaga yakni dengan memperkuat sektor UMKM. Mengingat UMKM memiliki peran yang penting dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Pihaknya mencatat, pada 2022 ini, peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. “Ini critical engine untuk perekonomian kita supaya maju. Jadi kita bertopang sangat besar kepada UMKM kita,” ungkapnya.
Untuk dapat memaksimalkan potensi, pemerintah bakal mendorong pendanaan UMKM melalui mekanisme Kredit Usaha Rakyat (KUR). Airlangga mengatakan pemerintah menargetkan penyaluran KUR tembus Rp 470 triliun di 2023 dan Rp 585 triliun di 2024. “Pemerintah menurunkan tingkat suku bunga KUR Super Mikro menjadi 3% demi menghadapi risiko stagflasi serta wujud keberpihakan kepada pekerja terkena PHK dan ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif,” jelasnya.
Tak hanya memperkuat sektor UMKM, ia mengatakan pemerintah pun telah memiliki strategi lain agar Indonesia mampu menghadapi tantangan ekonomi di masa mendatang. Adapun strategi tersebut yakni memanfaatkan kepercayaan dunia untuk mendorong investasi, antisipasi inflasi global dan pengetatan kebijakan moneter, menjaga neraca perdagangan agar tetap surplus, serta menjaga daya beli masyarakat melalui penyaluran Bansos.***
