Internationalmedia.co.id – News, Jakarta – Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (PERIKLINDO), Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia harus diukur dari kemampuannya melahirkan industri kendaraan listrik yang mandiri dan kompetitif. Pernyataan ini disampaikan Bamsoet saat menerima kunjungan Pengurus PERIKLINDO di Jakarta, baru-baru ini.
Menurut Bamsoet, hilirisasi tidak boleh berhenti pada tahap pengolahan nikel menjadi bahan antara atau pembangunan smelter semata. Lebih dari itu, proses ini wajib berlanjut hingga mampu memproduksi baterai, kendaraan listrik utuh, komponen utama, perangkat lunak, bahkan menembus pasar ekspor global.
Peluang Indonesia untuk menjadi pemain kunci di industri ini sangat besar, didukung oleh cadangan nikel melimpah, pasar domestik yang luas, ketersediaan tenaga kerja, basis industri otomotif yang kuat, serta arus investasi yang terus mengalir. Data menunjukkan, pasar kendaraan elektrifikasi di Indonesia tumbuh pesat, dengan penjualan mencapai 175.144 unit sepanjang tahun 2025, termasuk 103.931 unit BEV (Battery Electric Vehicle) yang melonjak dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
"Ukuran keberhasilan kita jangan berhenti pada berapa banyak nikel yang berhasil diolah atau berapa banyak pabrik yang dibangun. Ukurannya harus sampai pada seberapa besar nilai tambah, teknologi, komponen, kendaraan, dan lapangan kerja berkualitas yang berhasil kita ciptakan di Indonesia," tegas Bamsoet, yang juga Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar.
Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi instrumen vital untuk memastikan investasi di sektor kendaraan listrik benar-benar memperkuat industri nasional. Pemerintah telah menetapkan target TKDN KBLBB minimal 40 persen hingga tahun 2026, meningkat menjadi 60 persen pada 2027-2029, dan mencapai 80 persen mulai tahun 2030. Sejalan dengan itu, ekosistem baterai dari hulu ke hilir mulai terbentuk, seperti PT HLI Green Power di Karawang, sebuah perusahaan patungan Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution dengan investasi sekitar US$1,2 miliar dan kapasitas produksi sel baterai 10 GWh per tahun.
Namun, Bamsoet mengingatkan bahwa TKDN bukan satu-satunya tolok ukur. "Kita juga harus melihat siapa yang memasok komponen, di mana teknologi dikembangkan, berapa banyak perusahaan nasional yang masuk dalam rantai pasok, berapa tenaga kerja Indonesia yang terserap, dan seberapa besar riset serta rekayasa dilakukan di dalam negeri," jelas Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini. Ia menambahkan, jika indikator-indikator tersebut tumbuh, barulah hilirisasi dapat dikatakan bertransformasi menjadi industrialisasi.
Tantangan berikutnya adalah melengkapi rantai pasok baterai secara menyeluruh. Pemerintah mencatat, ekosistem ini terus berkembang, termasuk rencana investasi sekitar US$350 juta dari Pure Battery Technologies untuk membangun fasilitas precursor bahan katoda (pCAM) di Indonesia. Fasilitas ini dirancang untuk memanfaatkan MHP (Mixed Hydroxide Precipitate) dari fasilitas HPAL (High-Pressure Acid Leaching) domestik, sehingga nilai ekonomi dapat terus ditingkatkan dari nikel, MHP, precursor, katoda, sel baterai, battery pack, kendaraan listrik, hingga daur ulang.
"Inilah pekerjaan rumah kita. Jangan puas karena sudah memiliki nikel dan HPAL. Kita harus terus bergerak ke precursor, katoda, sel baterai, battery pack, kendaraan, sampai recycling," pungkas Bamsoet. Semakin panjang rantai produksi yang berada di Indonesia, semakin besar pula nilai tambah dan kesempatan kerja yang tercipta, menjadikan hilirisasi bermakna strategis bagi industrialisasi nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Pengurus PERIKLINDO yang hadir antara lain Ketua Umum Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko, Sekjen Tenggono Chuandra Phoa, serta Wakil Ketua Bidang Pengembangan dan Penelitian, Bhudjonggo Prabowo Kartoleksono.