Internationalmedia.co.id – News, Jakarta – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hati PDI Perjuangan (PDIP) sejalan dengan pemerintahannya mendapat tanggapan tegas dari partai berlambang banteng moncong putih itu. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan bahwa kesamaan cita-cita kebangsaan tidak serta-merta berarti harus bergabung dalam koalisi pemerintahan.
Sebelumnya, dalam acara Harlah ke-28 PKB di JCC Senayan, Kamis (23/7/2026) malam, Prabowo Subianto sempat menyinggung dinamika koalisi politik di era pemerintahannya. Ia menyatakan keyakinannya bahwa "PDIP juga sebetulnya hatinya sama dengan kita, benar, coba cek, digali hatinya. Sebetulnya sama." Prabowo bahkan menambahkan, "Kadang-kadang kita berpisah, nggak masalah. Nanti juga bergabung lagi."
Menanggapi hal tersebut, Ganjar Pranowo pada Jumat (24/7/2026) menjelaskan, "Kami sependapat bahwa seluruh kekuatan politik memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga bangsa dan menjalankan amanat UUD 1945 serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai sumpah jabatan." Ia melanjutkan, "Dalam pengertian itulah, tentu semangat kebangsaan kita sama. Namun, kesamaan cita-cita tidak berarti semua partai harus berada dalam satu barisan pemerintahan."
Ganjar menekankan pentingnya sistem demokrasi yang sehat, di mana peran pemerintah dan kekuatan penyeimbang berjalan beriringan. "Justru dalam sistem demokrasi, pembagian peran antara pemerintah dan kekuatan penyeimbang merupakan mekanisme yang sehat agar checks and balances berjalan dan kekuasaan tidak kehilangan kontrol, sehingga tidak menuju pada kekuasaan mutlak," ujarnya.
Dengan demikian, posisi PDIP saat ini sangat jelas. "Kami menghormati Presiden sebagai kepala pemerintahan yang memperoleh mandat rakyat, tetapi kami juga akan menjalankan fungsi kontrol secara konsisten," tegas Ganjar. Ia menambahkan bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memastikan kebijakan tetap berada dalam koridor konstitusi dan berpihak kepada rakyat.
Mengenai dinamika politik di masa depan, Ganjar menyerahkan sepenuhnya kepada waktu. "Yang pasti, sikap politik PDI Perjuangan tidak ditentukan oleh rayuan kekuasaan atau jabatan, melainkan oleh kepentingan rakyat dan komitmen menjaga demokrasi," pungkasnya.
Senada dengan Ganjar, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus juga mengakui adanya banyak kesamaan pandangan antara PDIP dan pemerintah. "Misalnya, sejak lama PDI Perjuangan dan Ibu Megawati selalu bersuara dan memperjuangkan pemberantasan gizi buruk (stunting) pada anak dan ibu hamil. PDI Perjuangan juga sangat peduli dengan isu pendidikan, ekonomi kerakyatan, penanggulangan kemiskinan, pembangunan pedesaan, kedaulatan pangan, pemberdayaan nelayan/pesisir serta banyak lainnya," urainya.
Meski demikian, Deddy menegaskan bahwa posisi PDIP sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan adalah yang paling efektif. "Oleh karena isu-isu itu semua sangat vital, PDI Perjuangan merasa perlu untuk terus memberikan saran dan pikiran untuk memastikan berbagai program yang ada bisa berjalan dengan baik, efisien dan efektif. Dan posisi terbaik dalam mendukung berbagai program tersebut hanya akan efektif jika PDI Perjuangan berdiri di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang," jelasnya. Ia menambahkan bahwa PDIP tidak mungkin memberikan masukan kritis jika berada dalam kabinet, namun juga tidak akan berseberangan total. "Terhadap semua kebijakan dan program yang baik kami akan selalu bersama Pemerintah. Tetapi terhadap hal-hal yang berbeda kami akan selalu mengingatkan dan menyampaikan kritik," imbuh Deddy.