Internationalmedia.co.id memberitakan kontroversi yang mengelilingi tawaran hadiah pesawat jumbo Boeing 747-8 senilai US$ 400 juta (Rp 6,6 triliun) dari Qatar untuk Presiden AS Donald Trump. Gedung Putih membenarkan tawaran tersebut, menyebutnya sebagai sumbangan kepada Departemen Pertahanan dan menegaskan komitmen terhadap transparansi. Namun, langkah ini memicu kritik tajam dari berbagai pihak.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam wawancara dengan Fox News, menjelaskan bahwa proses hukum terkait sumbangan tersebut masih berjalan. Ia menekankan kepatuhan terhadap hukum dan komitmen terhadap transparansi yang tinggi. Leavitt membantah anggapan adanya pertukaran jasa atau perlakuan istimewa dari Qatar sebagai imbalan. "Pemerintah Qatar dengan baik hati menawarkan untuk menyumbangkan sebuah pesawat kepada Departemen Pertahanan," ujarnya.
Namun, besaran dana dan rencana penggunaan pesawat buatan luar negeri sebagai pengganti Air Force One menimbulkan pertanyaan serius terkait etika dan keamanan nasional. Konstitusi AS melarang pejabat pemerintah menerima hadiah dari negara asing, meskipun potensi celah hukum ada, misalnya jika pesawat diberikan kepada Pentagon atau disumbangkan ke perpustakaan kepresidenan Trump kelak.
Trump sendiri membela keputusannya, mengklaim bahwa pesawat tersebut akan menjadi pengganti sementara Air Force One yang sudah tua dan akan diberikan kepada Departemen Pertahanan. Ia juga menyebut kritik dari Partai Demokrat sebagai upaya licik untuk memaksa pemerintah membayar mahal pengadaan pesawat baru. Ia bahkan menegaskan tidak akan menolak tawaran "pesawat gratis yang sangat mahal" tersebut dan berencana menyumbangkannya ke perpustakaan kepresidenannya di masa mendatang.
Kritik dari Senator Demokrat berfokus pada potensi konflik kepentingan, keamanan nasional, dan pengaruh asing. Mereka mempertanyakan transparansi dan motif di balik tawaran tersebut. Sementara Trump bersikeras bahwa ini adalah langkah yang luar biasa dan tidak ada imbalan yang diharapkan dari Qatar. Perdebatan ini pun terus berlanjut, menyoroti kompleksitas etika dan politik dalam menerima hadiah bernilai miliaran rupiah dari pemerintah asing.
