Internationalmedia.co.id melaporkan, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menjadi sorotan setelah rencana penerimaan hadiah pesawat mewah dari Qatar menuai kecaman. Rencana ini, yang berpotensi menggantikan pesawat kepresidenan Air Force One yang sudah tua, dinilai sarat konflik kepentingan dan menimbulkan pertanyaan besar soal etika.
Trump, dengan nada geram, membantah semua tuduhan tersebut. Dalam pernyataan kepada wartawan di Gedung Putih, ia bahkan menyebut tindakan menolak tawaran pesawat Boeing 747-8 senilai US$ 400 juta (Rp 6,6 triliun) sebagai tindakan bodoh. Ia menekankan bahwa pesawat tersebut merupakan hadiah gratis yang akan diserahkan ke Departemen Pertahanan AS untuk sementara menggantikan Air Force One yang telah beroperasi sejak 1990. Trump juga mengklaim proses pemberian hadiah ini transparan.
Laporan dari media terkemuka seperti ABC dan New York Times menyebutkan rencana pengumuman resmi akan dilakukan saat kunjungan Trump ke beberapa negara Timur Tengah pekan ini, termasuk Qatar. Tawaran ini muncul setelah Trump berulang kali mengkritik penundaan dan pembengkakan biaya dalam kontrak pengadaan dua pesawat Air Force One baru dari Boeing.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan penggunaan pesawat tersebut untuk kepentingan pribadi setelah masa jabatannya berakhir, Trump bereaksi keras dan menyebut pertanyaan tersebut memalukan. Ia menegaskan bahwa pesawat tersebut akan disumbangkan ke perpustakaan kepresidenannya kelak, mirip dengan pesawat Air Force One milik Presiden Ronald Reagan.
Sementara itu, pihak Qatar melalui Atase Media Kedutaan Besarnya di Washington DC, Ali Al-Ansari, menjelaskan bahwa tawaran tersebut bukan hadiah, melainkan "transfer pesawat untuk penggunaan sementara," yang sedang dipertimbangkan oleh Kementerian Pertahanan Qatar dan Departemen Pertahanan AS.
Namun, kecaman terus berdatangan, khususnya dari Partai Demokrat. Beberapa Senator AS mempertanyakan potensi konflik kepentingan, ancaman keamanan nasional, dan pengaruh asing yang ditimbulkan oleh penerimaan hadiah bernilai fantastis dari pemerintah asing. Empat Senator dari Komisi Hubungan Luar Negeri Senat AS bahkan menyebut rencana tersebut menciptakan konflik kepentingan yang jelas dan menimbulkan pertanyaan serius terkait keamanan nasional serta merusak kepercayaan publik. Salah satu Senator bahkan menyebutnya sebagai "korupsi tingkat nuklir". Perdebatan mengenai hadiah mewah ini pun terus berlanjut dan memanaskan suhu politik AS.
