Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru-baru ini memicu gelombang kontroversi global setelah secara terang-terangan menyinggung "Doktrin Monroe", sebuah kebijakan berusia dua abad, sebagai pembenaran atas serangan militer terhadap Venezuela. Insiden yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro di Caracas pada Sabtu (3/1) waktu setempat ini, sebagaimana dilaporkan Internationalmedia.co.id – News, telah menuai kritikan tajam dari berbagai penjuru dunia. Lantas, apa sebenarnya Doktrin Monroe yang kini kembali menjadi sorotan?
Dalam pernyataannya, seperti dilansir Al Jazeera, Trump menyebut tindakan pasukan AS tersebut sebagai "pembaruan Doktrin Monroe". Ia bahkan menegaskan bahwa AS akan "mengelola negara tersebut" hingga "transisi yang aman, tepat, dan bijaksana" dapat terwujud. Lebih jauh, Trump memperkenalkan istilah baru, "Dokumen Donroe", menambahkan inisial namanya sendiri ke dalam doktrin bersejarah tersebut. "Dominasi Amerika di Belahan Bumi Barat tidak akan pernah dipertanyakan lagi," tegasnya, menggarisbawahi ambisi Washington di kawasan tersebut.
Apa Isi Sebenarnya Doktrin Monroe?
Doktrin Monroe merupakan deklarasi fundamental yang dirumuskan pada tahun 1823 oleh Presiden AS ke-5, James Monroe. Cikal bakal doktrin ini pertama kali diutarakan dalam pidato kenegaraan tahunan ke-7 di hadapan Kongres AS pada 2 Desember 1823, meskipun nama "Doktrin Monroe" baru populer beberapa dekade kemudian. Inti dari doktrin ini adalah untuk memperkuat lingkup pengaruh AS di benua Amerika, sekaligus mendesak pembagian dunia menjadi wilayah pengaruh yang diawasi oleh kekuatan-kekuatan berbeda.
Pada masa itu, Monroe secara tegas memperingatkan kekuatan Eropa agar tidak campur tangan dalam urusan internal negara-negara di benua Amerika. Ia menekankan bahwa tindakan semacam itu akan dianggap sebagai serangan terhadap AS. Monroe menegaskan bahwa urusan Belahan Bumi Barat dan Eropa harus tetap terpisah dan tidak boleh saling mempengaruhi.
Kaitan Doktrin Monroe dengan Kolonisasi Amerika
Sebagai imbalannya, Monroe menjanjikan bahwa AS akan mengakui dan tidak akan campur tangan terhadap koloni-koloni Eropa yang sudah ada, atau terhadap urusan internal negara-negara Eropa. Namun, poin krusialnya adalah Monroe juga menegaskan bahwa Amerika Utara dan Amerika Selatan tidak akan lagi menjadi sasaran kolonisasi di masa depan oleh kekuatan Eropa mana pun. Dalam banyak aspek, Doktrin Monroe berupaya mempertahankan status quo di Amerika, namun secara bersamaan mendikte pelepasan pengaruh Eropa dari wilayah tersebut.
Pada tahun 1904, Presiden Theodore Roosevelt menambahkan "Roosevelt Corollary" ke dalam Doktrin Monroe. Penambahan ini menegaskan hak AS untuk campur tangan di negara-negara Amerika Latin demi mencegah campur tangan Eropa, terutama terkait masalah utang atau ketidakstabilan. Tujuannya jelas: menjaga stabilitas dan melindungi kepentingan AS di Belahan Bumi Barat, sekaligus memperluas justifikasi intervensi AS.
Penerapan Doktrin Monroe di Era Modern
Selama beberapa dekade berikutnya, Doktrin Monroe yang terus berkembang telah berfungsi sebagai pembenaran bagi serangkaian intervensi AS. Contohnya termasuk intervensi di Republik Dominika, Haiti, dan Nikaragua.
Pada tahun 1980-an, Presiden Ronald Reagan mengadopsi pendekatan yang sangat agresif terhadap kawasan tersebut, yang oleh para kritikus dicap sebagai "imperialis". Di Nikaragua, Reagan mendukung kubu sayap kanan, Contra, melawan pemerintahan sayap kiri Sandinista, yang menyeret AS ke dalam skandal perdagangan senjata Iran-Contra. Ia juga memberikan dukungan kepada pemerintahan sayap kanan yang dituduh melakukan kekejaman di El Salvador dan Guatemala.
Kuba juga telah lama berada di bawah tekanan intensif dari AS sejak revolusi Fidel Castro, baik secara militer maupun ekonomi di bawah sanksi-sanksi berat yang masih berlaku hingga saat ini. Tidak hanya itu, terdapat pula laporan mengenai upaya-upaya untuk memicu kudeta terhadap pendahulu Maduro di Venezuela, Hugo Chavez, sebelum kematiannya pada tahun 2013.
Doktrin Monroe, dengan segala evolusi dan interpretasinya, tetap menjadi pilar penting dalam kebijakan luar negeri AS di Belahan Bumi Barat, seringkali menjadi justifikasi bagi intervensi yang kontroversial dan berujung pada perubahan signifikan di negara-negara Amerika Latin.