Internationalmedia.co.id – News – Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa pemerintah membuka lebar pintu bagi masyarakat yang merasa data desil mereka tidak akurat atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Gus Ipul menyatakan, warga kini dapat melakukan pemutakhiran data melalui berbagai saluran yang telah disiapkan secara komprehensif.
"Bisa datang, bisa melakukan pemutakhiran sekali lagi ya lewat command center. Ada itu nomornya. Kemudian ada WA center, ada aplikasi Cek Bansos, atau datang ke kelurahan dan desa masing-masing," terang Gus Ipul usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026). Ia menambahkan, di tingkat kelurahan dan desa, operator data desa telah disiapkan dengan aplikasi SIKS-NG untuk memfasilitasi proses ini. Berbagai saluran ini disiapkan untuk memastikan masyarakat yang merasa datanya perlu diperbaiki, terutama terkait penerimaan bantuan sosial (bansos), dapat segera melakukan penyesuaian.
Gus Ipul menjamin setiap laporan mengenai kesalahan atau ketidaktepatan sasaran akan ditindaklanjuti dengan serius dan transparan. "Kalau misalnya ada keliruan, ketidaktepatan sasaran, kita segera perbaiki, ya. Pokoknya prinsipnya kita terbuka, sangat terbuka," ujarnya. Ia juga mengapresiasi keluhan masyarakat, seperti "Saya kok di desil 6 padahal saya seperti ini," sebagai masukan berharga yang akan diakomodasi untuk pemutakhiran data.
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa persoalan desil ini merupakan bagian integral dari proses konsolidasi dan pemutakhiran data sosial ekonomi nasional yang sedang berlangsung. Pemerintah terus berupaya menyempurnakan data dengan mengintegrasikan seluruh data yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga di bawah kendali Badan Pusat Statistik (BPS). "Ini penting, karena data menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka yang berhak," tegasnya, menekankan krusialnya akurasi data dalam efektivitas program pemerintah.
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ini mengungkapkan bahwa inisiatif konsolidasi data tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, langkah ini juga menjadi jawaban atas berbagai keluhan masyarakat yang sering disampaikan terkait bantuan sosial maupun subsidi yang kerap kali belum tepat sasaran atau diterima oleh pihak yang tidak berhak. "Sejak 2 tahun terakhir ini, kita ingin menindaklanjuti arahan Presiden dan keluhan-keluhan masyarakat di mana sering disampaikan data tidak tepat sasaran," kata Gus Ipul. Untuk mengatasi permasalahan ini, sejak tahun 2025, seluruh data telah dikumpulkan dan dikelola secara terpusat oleh BPS sebagai satu-satunya pengelola data utama.