Internationalmedia.co.id – News – Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, melalui kuasa hukumnya Krisna Murti, telah menyerahkan lebih dari 20 nama yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Gizi Gratis (MBG) kepada penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung). Pengungkapan ini, yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sontak memicu gelombang bantahan dari sejumlah tokoh yang namanya disebut-sebut.
Krisna Murti menyatakan bahwa kliennya berharap status Justice Collaborator (JC) dapat dikabulkan untuk membantu mengungkap jaringan korupsi yang lebih besar. "Sudah kita sampaikan ke penyidik, lebih dari 20 nama itu sudah ada di-BAP kok itu waktu pemeriksaan kita kan saya mendampingi Pak Sony, sudah kita tuangkan dalam BAP," ujar Krisna kepada wartawan pada Rabu (10/6/2026). Ia menambahkan, total ada 26 nama yang diduga terlibat, dan jumlah ini masih bisa bertambah. Nama-nama tersebut, menurut Krisna, berasal dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan mayoritas dari legislatif.
Menanggapi isu tersebut, Partai Demokrat dengan tegas membantah keterlibatan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan bahwa AHY tidak mengenal Sony Sonjaya, tidak pernah bertemu, maupun berkomunikasi dengannya. "AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung," kata Herzaky pada Selasa (9/6/2026). Ia juga membantah keras frasa ‘2 Orang Kolonel usulan AHY’ yang beredar, menyebutnya sebagai fitnah tanpa dasar fakta apapun.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, juga tak luput dari sorotan dan segera memberikan klarifikasi. Ia membantah keras memiliki Sistem Pengelolaan Pangan dan Gizi (SPPG) atau "dapur MBG" seperti yang dituduhkan. Dudung menjelaskan bahwa ia memang pernah memperkenalkan pengurus pondok pesantren, seperti Abah Junaidi dan Ustaz Iskandar, kepada mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana (yang juga tersangka), terkait potensi pesantren sebagai penerima manfaat MBG. Namun, proyek dapur tersebut tidak pernah terealisasi karena kendala infrastruktur. "Cuma karena saya yang minta tolong kepada Pak Dadan itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur. Kalau Pak Dudung punya dapur, silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Jadi nggak ada sama sekali saya punya dapur ya," tegas Dudung.
Dari legislatif, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini dari Partai Golkar, juga membantah tuduhan keterlibatannya. "Itu tuduhan yang tidak benar alias fitnah karena saya tidak terlibat korupsi di BGN," ujar Yahya kepada wartawan, Rabu (10/6/2026). Ia menegaskan tidak terlibat dalam pengadaan di BGN maupun dalam "penjualan titik dapur MBG," mempertanyakan dasar tuduhan korupsi terhadap dirinya.
Pengungkapan nama-nama oleh Sony Sonjaya ini telah membuka babak baru dalam penyidikan kasus korupsi MBG, memicu reaksi berantai dari berbagai pihak yang merasa perlu membersihkan nama mereka di hadapan publik dan hukum. Kejaksaan Agung kini dihadapkan pada tugas besar untuk menindaklanjuti informasi ini dan membuktikan kebenaran di balik setiap bantahan yang muncul.