Internationalmedia.co.id melaporkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi mendeklarasikan bencana kelaparan di Gaza, wilayah yang tengah dilanda konflik berkepanjangan. Deklarasi ini memicu reaksi keras dari Hamas yang mendesak penghentian perang dan dibukanya akses logistik ke wilayah tersebut.
Dalam pernyataan daringnya, Jumat (22/8/2025), Hamas menyerukan PBB dan Dewan Keamanan untuk segera bertindak menghentikan konflik dan mencabut blokade Israel. Mereka menuntut dibukanya penyeberangan tanpa batasan untuk pengiriman makanan, obat-obatan, air, dan bahan bakar secara berkelanjutan. Hamas menyebut deklarasi PBB sebagai konfirmasi bencana kemanusiaan di Gaza dan menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang.
"Deklarasi PBB ini, meskipun terlambat, sangat penting. Rakyat kami telah menderita berbulan-bulan di bawah pengepungan dan kelaparan sistematis," tegas Hamas dalam pernyataannya. Mereka menekankan tanggung jawab hukum dan moral komunitas internasional untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan dan menyelamatkan lebih dari dua juta warga Gaza yang menghadapi ancaman genosida, kelaparan, dan penghancuran sistematis.
Sebelumnya, pakar PBB melaporkan setidaknya 500.000 orang di Gaza menghadapi bencana kelaparan. Ini merupakan deklarasi bencana kelaparan pertama kalinya oleh PBB di Timur Tengah. Kepala bantuan PBB, Tom Fletcher, menyatakan bencana ini sepenuhnya dapat dicegah, menuding hambatan sistematis dari Israel sebagai penyebab utama terhambatnya pasokan makanan.
Namun, Israel membantah keras deklarasi PBB tersebut. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan tidak ada kelaparan di Gaza dan menyebut temuan PBB sebagai "kebohongan Hamas". Bantahan ini disampaikan menyusul laporan Integrated Food Security Phase Classification (IPC) yang menyatakan adanya bukti cukup untuk mengkonfirmasi kelaparan di Kota Gaza, yang mencakup sekitar 20 persen wilayah Jalur Gaza. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang akses informasi dan situasi kemanusiaan sebenarnya di Gaza.