Internationalmedia.co.id – News – Jakarta – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak pemerintah daerah (Pemda) dan Perum Bulog untuk segera menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara besar-besaran. Langkah ini dinilai krusial untuk menstabilkan harga beras dan minyak goreng yang terus bergejolak, sekaligus menjaga daya beli masyarakat dan meredam laju inflasi pangan.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar secara hibrida dari Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Senin (27/7/2026), secara tegas mempertanyakan mengapa GPM masif yang pernah terbukti efektif tidak kembali digencarkan. "Apakah tidak bisa kita lakukan Gerakan Pangan Murah yang masif seperti yang dulu lagi?" ujarnya, menyoroti urgensi tindakan segera.
Tomsi menjelaskan, kondisi harga beras dan minyak goreng saat ini menuntut atensi serius. Tekanan inflasi pada komoditas beras telah melanda 152 kabupaten/kota, sementara minyak goreng mempengaruhi 109 kabupaten/kota pada minggu keempat Juli 2026. Ia mengingatkan, pelaksanaan GPM skala besar di masa lalu terbukti ampuh mengendalikan gejolak harga, bahkan berhasil menekan jumlah daerah terdampak kenaikan harga hingga hanya sekitar 50 wilayah.
Selain beras dan minyak goreng, Tomsi juga menyoroti tingginya disparitas harga bawang putih dari tingkat distributor hingga pengecer. Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap rantai distribusi agar margin harga tetap berada dalam batas yang wajar bagi konsumen. Ia mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan Pemda untuk memperkuat sinergi dalam mengawasi distribusi komoditas pangan. "Dalam proses distribusinya ini juga perlu kita pahami bersama untuk kita bisa menjaga kelayakan harga bawang putih tersebut," tambahnya.
Menanggapi desakan tersebut, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan bahwa pihaknya telah menyiapkan Gerakan Pangan Murah yang akan dimulai pada awal Agustus. Operasi pasar ini direncanakan berlangsung secara serentak di seluruh Tanah Air, dengan fokus utama pada komoditas beras.
Rapat koordinasi yang dirangkaikan dengan pembahasan kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak dan evaluasi dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah ini dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Satgas Pangan Polri, Kejaksaan, serta jajaran Pemda dari seluruh Indonesia. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas harga pangan yang berkelanjutan.