Penulis: Gunawati

Gunawati

kontributor International Media yang berfokus pada peliputan berita dari kawasan Amerika dan Eropa. Ia secara rutin menyajikan analisis mengenai kebijakan luar negeri, isu-isu sosial, dan perkembangan politik di negara-negara Barat.

Tim dokter forensik bersama kepolisian baru-baru ini melakukan langkah krusial dengan membongkar makam Sutrimo, dalam upaya mengungkap misteri di balik kematiannya yang mencurigakan. Jasad Sutrimo, yang sebelumnya ditemukan dengan kondisi mulut dan hidung berbusa, kini menjadi fokus penyelidikan intensif. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, proses ekshumasi ini juga melibatkan pengambilan sampel swab dari jenazah. Ketua Tim Dokter Forensik, Prof. Yudi, dalam konferensi pers menjelaskan bahwa informasi awal mengenai buih di hidung dan mulut Sutrimo memang diterima. Namun, saat ekshumasi dilakukan, kondisi tersebut sudah tidak terlihat. "Memang informasi yang kami terima, jenazah Sutrimo ini mengeluarkan buih ya dari hidung dan mulutnya pada…

Read More

Jakarta – Sebuah insiden kontroversial yang melibatkan tantangan hafalan Al-Qur’an berhadiah minuman keras (miras) di kawasan Ancol telah memicu reaksi keras dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia secara tegas meminta agar kejadian viral tersebut diproses secara hukum. Demikian dilaporkan oleh Internationalmedia.co.id – News pada Rabu (12/8/2026). Di Balai Kota DKI Jakarta, Pramono menegaskan bahwa ia telah memerintahkan jajaran Pemprov DKI, khususnya Asisten Kesejahteraan Rakyat, untuk segera menindaklanjuti dan memproses hukum para pihak terkait. "Ini harus diproses, diambil tindakan hukum," ujar Pramono, Rabu (12/8/2026). Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id Pramono dengan tegas menyatakan bahwa insiden semacam ini tidak boleh terulang kembali,…

Read More

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara blak-blakan menyoroti kompleksitas penanganan masalah sampah di ibu kota. Ia menegaskan bahwa upaya pembenahan pengelolaan limbah ini tidak bisa diselesaikan secara instan, melainkan membutuhkan langkah strategis karena adanya pihak-pihak yang telah lama diuntungkan dari sistem yang ada. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, pernyataan ini disampaikan Pramono di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu lalu. "Untuk menangani persoalan sampah ini nggak bisa simsalabim. Orang sudah banyak yang mendapatkan kenikmatan dari itu," kata Pramono, mengindikasikan adanya jaringan kepentingan yang mempersulit reformasi tata kelola sampah di Jakarta. Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id Menanggapi situasi ini, Pramono telah menginstruksikan jajaran…

Read More

Internationalmedia.co.id – News, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan – Sebuah babak baru bagi industri kelapa sawit berbasis kerakyatan telah dimulai. Pada Rabu (12/8), Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono secara resmi meresmikan Pabrik Kelapa Sawit (CPO) milik Koperasi Unit Desa (KUD) Sejahtera di Kabupaten Musi Banyuasin. Peristiwa ini bukan hanya seremoni biasa, melainkan sebuah tonggak penting yang diharapkan mampu mendorong hilirisasi kelapa sawit oleh koperasi, sekaligus memperkuat posisi tawar pekebun rakyat di kancah industri sawit nasional. Menkop Ferry Juliantono mengungkapkan optimismenya terhadap model yang diterapkan KUD Sejahtera. "Alhamdulillah hari ini bisa hadir melihat langsung pabrik kelapa sawit atau CPO yang dimiliki oleh…

Read More

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali membuat keputusan penting yang berimplikasi luas terhadap penggunaan lambang negara, Garuda Pancasila. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, MK secara resmi menghapus pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru yang mengancam denda bagi penggunaan lambang negara di luar ketentuan undang-undang. Keputusan ini dibacakan dalam sidang putusan nomor 27/PUU-XXIV/2026 di gedung MK, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/8/2026). Dalam amar putusannya, Ketua MK Suhartoyo menyatakan, "Mengadili: Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; Menyatakan Pasal 237 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."…

Read More