internationalmedia.co.id – Ketegangan geopolitik yang melanda berbagai belahan dunia kini mulai mengancam stabilitas kebutuhan dasar manusia. Dalam pertemuan tingkat tinggi Menteri Luar Negeri negara-negara anggota G20 yang berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir memberikan peringatan keras terkait isu kemanusiaan dan ekonomi global. Ia menegaskan bahwa komoditas pangan tidak boleh dijadikan alat politik atau senjata dalam konflik antarnegara.
Pertemuan yang digelar pada 30-31 Oktober 2026 tersebut menjadi panggung bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang. Menlu Arrmanatha, atau yang akrab disapa Tata, mengikuti tiga sesi pleno utama yang membahas isu krusial mulai dari ketegangan geopolitik, krisis energi, hingga gangguan pada rantai pasok global. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan bahwa stabilitas dunia sangat bergantung pada sinergi antara ketahanan nasional, kawasan, dan global.
"Ketahanan nasional yang kuat akan memperkokoh ketahanan di tingkat kawasan, yang pada akhirnya akan menciptakan ketahanan global yang tangguh," ujar Arrmanatha dalam keterangan resminya, Minggu (1/11/2026). Ia juga mendorong adanya reformasi besar-besaran pada sistem multilateral agar lembaga internasional menjadi lebih representatif, responsif, dan mampu menjawab tantangan zaman yang kian kompleks.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah dampak dari konflik di titik-titik panas dunia seperti Selat Hormuz, Laut Hitam, dan Laut Merah. Menurut Tata, ketegangan di wilayah-wilayah tersebut bukan sekadar masalah keamanan lokal, melainkan ancaman nyata bagi jalur perdagangan dunia. Hal ini berdampak langsung pada pasokan energi, distribusi pupuk, hingga ketersediaan pangan global yang sangat sensitif bagi negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia secara konsisten mendorong de-eskalasi konflik melalui jalur dialog.
Terkait isu maritim, Indonesia kembali mempertegas komitmennya terhadap UNCLOS 1982 sebagai landasan hukum internasional. Indonesia memperkenalkan konsep Responsible Freedom of Navigation. Konsep ini menekankan bahwa kebebasan navigasi di laut lepas harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan pengendalian diri guna menghormati kedaulatan negara lain.
Beralih ke sektor energi, Menlu Tata menegaskan bahwa kemandirian energi adalah pilar utama keamanan nasional. Indonesia saat ini tengah berupaya memperkuat ketahanan energi melalui kebijakan strategis, seperti penerapan program B50 dan ambisi pembangunan tenaga surya sebesar 100 GW. Ia mengingatkan bahwa krisis global seharusnya menjadi katalisator untuk mempercepat transisi energi bersih, bukan justru menjadi alasan untuk kembali ke energi fosil.
Menutup rangkaian pertemuan, Indonesia juga menyoroti pentingnya pemerataan rantai pasok global. Tata mengusulkan agar pusat-pusat produksi tidak hanya terpusat di negara maju, tetapi juga didorong ke negara-negara berkembang. Ia menekankan perlunya kemitraan teknologi agar negara berkembang tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga mampu menjadi kreator teknologi di masa depan.