Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) belakangan ini menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Namun, Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan bahwa pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional berada dalam kondisi aman dan sangat mencukupi. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, usai rapat dengar pendapat dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina Patra Niaga di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026). Internationalmedia.co.id – News melaporkan, rapat tersebut dihadiri oleh 32 anggota komisi dari delapan fraksi, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, dan Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman.
Bambang Patijaya menegaskan bahwa laporan dari Pertamina Patra Niaga menunjukkan ketersediaan stok BBM untuk berbagai jenis produk sangat memadai di setiap depot penyimpanan. "Dapat kami sampaikan bahwa kami mendapat laporan dari Pertamina Patra Niaga bahwa stok BBM dari berbagai macam produk itu jumlahnya cukup, sangat mencukupi di depot masing-masing," ujar Bambang, mengutip hasil pertemuan.
Menanggapi fenomena antrean panjang yang kerap terlihat di beberapa wilayah, Komisi XII DPR RI sempat mempertanyakan penyebabnya kepada pihak Pertamina. Dijelaskan bahwa salah satu pemicu utama adalah adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat. "Dijelaskan bahwa terkait dengan antrean tersebut mungkin disebabkan antara lain karena, pertama, adanya shifting dari pada masyarakat yang tadinya menggunakan produk-produk BBM spek tinggi non-subsidi beralih kepada BBM subsidi," terang Bambang, menyoroti perubahan preferensi konsumen.
Selain itu, rapat juga mengungkap adanya indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dugaan kuat mengarah pada praktik penjualan kembali BBM bersubsidi kepada sektor industri atau pihak lain yang seharusnya tidak berhak. Menanggapi hal ini, BPH Migas berkomitmen untuk memperketat pengawasan. "Kemudian juga kami juga mendapat semacam laporan bahwa ada dugaan terjadi penyalahgunaan daripada BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk kembali dijual kepada industri atau mungkin bidang-bidang lainnya," imbuh Bambang, menekankan perlunya tindakan tegas.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, pada kesempatan yang sama menjelaskan bahwa antrean seringkali terkonsentrasi di jalur logistik. Ia menegaskan, BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga tengah berupaya maksimal untuk memastikan penyaluran dan ketersediaan BBM di seluruh SPBU. "Ini penting untuk menjadi dicermati bahwasanya prinsipnya BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga berjuang keras, best effort untuk menyalurkan dan menyediakan BBM seluruh SPBU yang tersebar tersebut," tegas Wahyudi.
Wahyudi optimis bahwa situasi antrean akan kembali normal dalam waktu singkat, paling lambat satu hingga dua hari ke depan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan ‘panic buying’ atau pembelian berlebihan yang justru dapat memperkeruh kondisi. "Untuk normalisasi dan paling lama satu sampai dua hari ke depan, insyaallah semua akan terurai dan cukup lancar kembali. Ini hanya masalah panic buying, ini hanya masalah kondisi yang kurang perhatian dari seluruh masyarakat yang sama-sama mengantre di SPBU-SPBU sekitarnya," pungkas Wahyudi, menyerukan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat.