Serangan udara Rusia kembali mengguncang Ukraina pada Rabu dini hari. Internationalmedia.co.id melaporkan sedikitnya 12 warga sipil terluka akibat serangan balasan Moskow ini. Insiden ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, memberikan ultimatum 50 hari kepada Rusia untuk mencapai kesepakatan damai dengan Ukraina, atau menghadapi tarif impor 100 persen.
Laporan dari otoritas militer Ukraina menyebutkan delapan orang terluka di wilayah Vinnytsia, Ukraina tengah. Sementara itu, Gubernur Regional Kharkiv, Oleg Synegubov, melalui Telegram menginformasikan tiga warga lainnya cedera akibat serangan udara di Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina. Tragedi paling menyayat hati terjadi di Kryvyi Rig, kampung halaman Presiden Volodymyr Zelensky, di mana seorang remaja 17 tahun mengalami luka parah setelah serangan rudal dan drone Rusia menghancurkan sebuah bangunan industri. Wali Kota Kryvyi Rig, Oleksandr Vilkul, menyebut serangan tersebut sebagai kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya, melibatkan rudal balistik dan 28 drone Shahed secara serentak.
Serangan-serangan ini terjadi di tengah kebuntuan negosiasi gencatan senjata yang dimediasi AS. Rusia, yang mengklaim telah menguasai lebih banyak wilayah di Ukraina timur, terus melancarkan serangan gabungan menggunakan drone, artileri, dan rudal. Langkah agresif ini diambil setelah Trump mengumumkan kesepakatan dengan NATO untuk memasok sistem pertahanan udara dan persenjataan AS ke Ukraina, serta mengancam Rusia dengan sanksi dan tarif sekunder 100 persen bagi negara-negara yang masih berdagang dengan Moskow, terutama untuk minyak mentah. Langkah ini bertujuan untuk melumpuhkan ekonomi Rusia yang sudah terbebani sanksi Barat.
Terkait ancaman Trump, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, menyebutnya sebagai "ultimatum teatrikal" yang tidak dipedulikan Kremlin. Presiden Vladimir Putin pun tampaknya tak terpengaruh, bertekad melanjutkan perang hingga Barat memenuhi tuntutan perdamaian Rusia. Laporan ini disusun berdasarkan informasi dari berbagai sumber, termasuk AFP dan pernyataan resmi pihak berwenang Ukraina.