Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tengah menggenjot upaya pemulihan terpadu di kawasan Lokop, Kecamatan Serbajadi, pascabencana hidrometeorologi. Fokus utama adalah penyediaan hunian yang aman, aksesibilitas yang memadai, serta keberlanjutan layanan dasar bagi masyarakat terdampak. Ini merupakan langkah strategis yang dilaporkan Internationalmedia.co.id – News untuk memastikan warga dapat kembali beraktivitas normal. Penyelesaian lahan hunian tetap (huntap), pembangunan jembatan, hingga penanganan sungai menjadi prioritas utama agar masyarakat dapat menjalankan kembali aktivitas sehari-hari tanpa hambatan.
Meski sejumlah layanan telah kembali berfungsi, seperti hunian sementara (huntara) di lokasi lebih tinggi, kegiatan belajar mengajar, dan Puskesmas Lokop darurat yang beroperasi sejak awal 2026, kebutuhan akan fasilitas permanen dan akses memadai sangat mendesak. Terutama akses, di mana warga dari lokasi huntara masih harus menyeberangi sungai, termasuk anak-anak yang menuju sekolah. Oleh karena itu, pembangunan huntap di kawasan relokasi perlu disiapkan bersamaan dengan jalan dan jembatan masuk agar hunian yang tersedia nantinya dapat mendukung kebutuhan keluarga secara utuh.
Pembangunan huntap di kawasan relokasi Ujung Karang dan Umah Sunti sedang dipersiapkan secara komprehensif. Ini mencakup penyelesaian pembayaran lahan yang masih diproses di tingkat Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, dengan penetapan harga oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Kesiapan lokasi juga harus dilengkapi rekomendasi Badan Geologi, memastikan area tersebut di luar zona merah dan kawasan hutan lindung demi keamanan dan keberlanjutan.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera turut mendukung penyelarasan penanganan ini. Brigjen TNI (Mar) Guslin Kamase, Koordinator Wilayah Aceh 2 Posko Nasional Satgas PRR, dalam laporan hasil monevnya yang dikutip internationalmedia.co.id pada Jumat (25/9/2026), menegaskan bahwa "Huntap Ujung Karang dan Umah Sunti dikerjakan bersama jembatan dan jalan masuk." Penanganan ini direkomendasikan melibatkan Pemkab Aceh Timur, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BNPB, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam pemutakhiran Rencana Induk tahun anggaran 2027.
Penguatan akses tidak hanya terbatas pada area huntap, tetapi juga mencakup koridor menuju Lokop secara keseluruhan. Jalur ini membutuhkan penanganan serius pada sedikitnya enam titik longsor dan pembangunan empat jembatan Bailey. Perbaikan jalur tersebut sangat diperlukan untuk memudahkan mobilitas warga sekaligus mendukung pengiriman kebutuhan masyarakat dan material pembangunan yang vital bagi proses pemulihan.
Bersamaan dengan pemulihan konektivitas, penanganan sungai menjadi krusial untuk melindungi permukiman dan mengembalikan fungsi lahan pertanian. Alur sungai yang bergeser ke kawasan kampung serta lahan pertanian menuntut normalisasi, pembersihan material kayu, dan pembangunan tanggul atau bangunan penahan. Penyelesaian pekerjaan ini diharapkan dapat mendukung upaya petani kembali mengolah lahan dengan risiko kerusakan berulang yang lebih terkendali.
Pemulihan layanan pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas untuk menunjang kehidupan di kawasan tersebut. Rehabilitasi SDN 1 Lokop memerlukan koordinasi penyelesaian status lahan seluas sekitar 500 meter persegi yang masih milik TNI/Kementerian Pertahanan. Sementara itu, pembangunan Puskesmas Lokop permanen direncanakan pada 2027, melanjutkan pelayanan yang saat ini telah berjalan di fasilitas darurat.
Dari sisi pendanaan, Aceh Timur telah merealisasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp11,76 miliar, atau 21,92 persen dari pagu Rp53,64 miliar, berdasarkan rapat koordinasi pada 21 September 2026. Percepatan pelaksanaan kegiatan terus didorong melalui rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah, penyatuan kanal pelaporan, serta penetapan target bagi perangkat daerah yang belum mencatat realisasi, demi memastikan pemulihan Lokop berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat.