Internationalmedia.co.id melaporkan, politik Israel tengah memanas. Para pemimpin oposisi secara mengejutkan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) pembubaran parlemen atau Knesset. Jika lolos, langkah ini akan memicu pemilihan umum (pemilu) mendadak dan berpotensi menggulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
RUU kontroversial ini dijadwalkan untuk voting pada Rabu (11/6) waktu setempat. Langkah ini diambil di tengah perselisihan internal koalisi pemerintahan Netanyahu terkait kegagalan meloloskan undang-undang pengecualian wajib militer bagi kalangan Yahudi ultra-Ortodoks. Isu ini menjadi pemicu perpecahan yang tajam di tengah masyarakat Israel, terutama saat konflik di Jalur Gaza masih berlangsung.
Pernyataan resmi dari pemimpin oposisi menyebutkan bahwa keputusan pengajuan RUU ini diambil secara bulat dan mengikat semua fraksi. Mereka menegaskan komitmen untuk menghentikan pemerintahan Netanyahu. Menariknya, partai-partai ultra-Ortodoks yang selama ini mendukung Netanyahu, mengancam akan berbalik mendukung RUU pembubaran parlemen jika tuntutan mereka terkait pengecualian wajib militer tidak dipenuhi.
Jika RUU ini mendapatkan dukungan mayoritas, setidaknya tiga putaran voting lagi diperlukan untuk resmi membubarkan Knesset. Koalisi Netanyahu sendiri terpecah belah. Di satu sisi, menyetujui pengecualian wajib militer akan memicu protes dari kalangan sekuler. Di sisi lain, menolaknya berisiko kehilangan dukungan dari partai-partai ultra-Ortodoks. Netanyahu pun dihadapkan pada dilema berat di tengah tekanan internal dari partainya sendiri, Likud, untuk merekrut lebih banyak pemuda ultra-Ortodoks dan menindak tegas mereka yang menolak wajib militer. Situasi politik Israel kini berada di ujung tanduk, menunggu hasil voting yang menentukan nasib pemerintahan Netanyahu.