internationalmedia.co.id – Persoalan pemukiman kumuh dan hunian tidak layak di ibu kota masih menjadi tantangan besar yang belum terselesaikan. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat sebanyak 821.840 unit rumah di wilayah DKI Jakarta masuk dalam kategori tidak layak huni pada tahun 2026. Angka ini mencerminkan masih tingginya kesenjangan kualitas hunian di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur di Jakarta.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, membeberkan fakta memprihatkan tersebut saat menghadiri kegiatan peninjauan program bedah rumah bagi lansia di kawasan Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Sabtu (24/10/2026). Informasi ini muncul sebagai jawaban atas pertanyaan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang ingin mengetahui data akurat mengenai kondisi hunian warga di Jakarta.
"Berdasarkan data tahun 2026, di DKI Jakarta terdapat 821.840 rumah yang masuk kategori tidak layak huni," ujar Amalia di hadapan para pejabat yang hadir.
Lebih lanjut, Amalia menjelaskan bahwa konsentrasi rumah tidak layak huni terbesar berada di wilayah Jakarta Barat. Wilayah ini mencatatkan angka yang cukup signifikan, yakni mencapai 258.000 unit rumah. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta Barat menjadi salah satu titik krusial yang memerlukan intervensi pemerintah secara masif dalam hal perbaikan kualitas pemukiman.
Dalam kunjungan lapangan tersebut, rombongan menteri dan pejabat tinggi negara melihat langsung kondisi memilukan salah satu warga, yakni Ester Yacoba Sumakul (64). Rumah milik lansia tersebut menjadi potret nyata dari angka statistik yang dipaparkan BPS. Kondisi bangunan rumah Ester sangat memprihatinkan; dindingnya hanya terbuat dari papan triplek yang sudah lapuk dan nyaris roboh. Lantai rumah pun sudah retak di berbagai sisi, sementara fasilitas dasar seperti televisi, kasur yang layak, hingga lemari pakaian sudah tidak lagi memadai.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah bergerak cepat melalui program bedah rumah. Proses pembongkangan rumah Ester dijadwalkan dimulai pada 10 November dan ditargetkan selesai sepenuhnya pada 24 Desember 2026. Langkah ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi perbaikan kualitas hidup warga lansia di kawasan tersebut.
Kegiatan peninjauan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nasriadi, serta jajaran pejabat Pemerintah Kota Jakarta Barat. Kehadiran para pejabat ini menegaskan bahwa penanganan rumah tidak layak huni bukan sekadar masalah teknis pembangunan, melainkan isu kemanusiaan dan sosial yang memerlukan koordinasi lintas sektoral yang kuat.
Melalui data ini, pemerintah diharapkan dapat memetakan skala prioritas pembangunan hunian yang lebih tepat sasaran, terutama di wilayah dengan angka kerentanan tinggi seperti Jakarta Barat, guna mewujudkan standar hunian yang sehat dan bermartabat bagi seluruh warga Jakarta.