Pada Rabu pagi (4/12) waktu setempat, sejumlah perwakilan media terlihat berkumpul di luar Pusat Pers Korea Selatan yang terletak di Seoul.
Mereka membawa spanduk yang bertuliskan “Pemimpin Pemberontakan Yoon Suk Yeol Segera Mundur!”
“Ini bukan sekadar kritik, kami sedang melancarkan perang terhadap Presiden Yoon Suk Yeol,” kata salah satu orator, dikutip Korea Herald.
Puluhan jurnalis dan pejabat dari aliansi delapan organisasi media besar berkumpul untuk mengadakan konferensi pers darurat, yang mereka sebut sebagai langkah mendesak.
Mereka menganggap bahwa meskipun dekrit status militer tersebut hanya berlaku selama enam jam, hal itu telah menimbulkan kekacauan dan memunculkan pertanyaan tentang prinsip-prinsip demokrasi di Korea Selatan.
Korea Selatan mengalami peristiwa politik paling dramatis dalam 44 tahun terakhir setelah Yoon mengumumkan penerapan status darurat militer.
Dia menyatakan bahwa langkah tersebut diambil untuk mencegah kekuatan anti-negara yang dapat merusak tatanan demokrasi di Korea Selatan.
Penerapan status darurat militer ini mendapat kecaman dari berbagai pihak.
Tak lama setelah keputusan itu, sekitar 190 anggota parlemen segera menuju gedung Majelis Nasional untuk menghadiri sidang.
Dalam sidang pleno, mereka membahas status darurat militer dan sepakat untuk menolaknya.
Setelah itu, Yoon mengadakan rapat kabinet dan memutuskan untuk mencabut status darurat militer tersebut.
