Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta secara tegas mendesak Pemerintah Provinsi DKI untuk segera merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub) khusus. Aturan ini krusial untuk mengatur mekanisme dan parameter penentuan desil penerima bantuan sosial (bansos) di Ibu Kota. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, desakan ini muncul dengan pertimbangan mendalam mengenai karakteristik sosial, ekonomi, serta tingginya biaya hidup masyarakat Jakarta yang dinilai sangat berbeda dari daerah lain.
Rekomendasi penting ini disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Wita Susilowaty, dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD DKI Jakarta 2026, yang digelar pada Selasa, 22 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wita menekankan perlunya evaluasi menyeluruh oleh Dinas Sosial dan penyesuaian parameter penentuan desil agar lebih sesuai dengan kondisi faktual warga Ibu Kota.
"Parameter penentuan desil tidak bisa lagi disamaratakan dengan wilayah lain," tegas Wita. "Karakteristik sosial, kondisi ekonomi, dan beban biaya hidup yang sangat tinggi di Jakarta menuntut pendekatan yang berbeda dan lebih spesifik."
DPRD DKI juga secara khusus meminta Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk segera menerbitkan kebijakan dalam bentuk Pergub. Aturan ini diharapkan tidak hanya mengatur mekanisme dan parameter, tetapi juga memperkuat proses verifikasi dan validasi dalam menentukan desil penerima manfaat bansos di Jakarta. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan.
Meskipun demikian, DPRD DKI menegaskan bahwa parameter baru ini harus tetap selaras dengan ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, percepatan dan ketepatan jadwal verifikasi lapangan secara by name by address bagi calon penerima bansos juga menjadi prioritas yang didorong oleh dewan.
Sebagai tambahan, DPRD mengusulkan agar indikator penilaian desil diperluas dengan memasukkan variabel penting seperti beban utang dan beban hidup riil yang ditanggung oleh keluarga miskin di Jakarta. "Aspek-aspek ini sangat vital untuk diperhatikan agar penentuan penerima manfaat bansos benar-benar mencerminkan kondisi faktual masyarakat Ibu Kota," pungkas Wita, menekankan pentingnya data yang komprehensif.