Internationalmedia.co.id – News – Jakarta – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Badan Gizi Nasional (BGN) atas laporan keuangan tahun 2025 kini menjadi sorotan tajam di kalangan anggota Komisi IX DPR RI. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, memberikan klarifikasi terkait keheranan para legislator ini, menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah otoritas paling berwenang untuk menjelaskan makna di balik opini tersebut.
Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat (17/7/2026), Agustina, yang juga berlatar belakang akuntan, menjelaskan bahwa opini WTP bukan jaminan atas kebenaran absolut atau efisiensi anggaran. "WTP itu sebenarnya yang paling pas menjawab adalah BPK, karena BPK yang memberikan opini," ucap Agustina. Ia menambahkan, WTP lebih merujuk pada kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Agustina tidak menampik bahwa memang terdapat sejumlah catatan dan temuan dari BPK. Namun, ia memastikan bahwa sebagian besar dari catatan tersebut telah ditindaklanjuti oleh BGN, sementara sisanya masih dalam proses pemantauan untuk penyelesaian bertahap.
Menariknya, Agustina sendiri mengaku terheran-heran dengan kebijakan anggaran BGN pada masa kepemimpinan sebelumnya di tahun 2025. Ia menyoroti keputusan pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) padahal anggaran awal belum sepenuhnya terserap. "Inilah memang, kami juga agak heran ketika anggaran awal belum terserap, sudah mengajukan ABT di tahun 2025 lalu. Maka kemudian realisasinya menjadi tidak terserap juga pada akhirnya," jelasnya, yang menyebabkan realisasi anggaran hanya mencapai 66 persen. Ia berdalih tidak dapat memberikan jawaban detail karena tidak berada di posisi tersebut pada periode itu.
Sorotan Tajam dari Parlemen
Kritik pedas dari pimpinan dan anggota Komisi IX DPR RI mengemuka karena opini WTP yang diraih BGN dianggap tidak selaras dengan tingkat penyerapan anggaran yang rendah.
Anggota Komisi IX DPR, Muazzim Akbar, secara blak-blakan menuding opini WTP BGN tahun 2025 tersebut sebagai rekayasa. "Ini BGN lagi luar biasa jadi perlu pembahasan serius hari ini, pertama tentu saya tanggapi terkait dengan tadi sudah disampaikan dapat WTP, tetapi realisasi anggaran rata-rata hanya 59%, gimana WTP tapi realisasi anggaran hanya sekian, jangan-jangan WTP-nya dibikin-bikin," cetus Muazzim dengan nada skeptis.
Senada, anggota Komisi IX lainnya, Netty Prasetiyani, mendesak BGN agar tidak berpuas diri hanya dengan opini WTP. Menurutnya, penting untuk mengonfirmasi capaian kinerja program di tengah masyarakat. "Saya ingin lihat dari paparan tadi bahwa kita tak hanya puas dengan wajar tanpa pengecualian yang diraih BGN, tapi kita perlu konfirmasi seperti apa capaian dalam konteks kinerja program di tengah masyarakat," tegas Netty.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, juga mempertanyakan landasan pemberian opini WTP kepada BGN. Ia heran lantaran serapan anggaran BGN hanya berkisar 60 persen, ditambah lagi dengan banyaknya temuan bermasalah, seperti pengadaan motor listrik, yang menurutnya tidak dicantumkan dalam laporan BGN. "Saya pertanyakan ini BGN dapat WTP itu dasarnya apa ya? Sementara serapannya cuma 60% dan banyak temuan-temuan yang jadi masalah di dalamnya, seperti pengadaan motor listrik, dan lain sebagainya," cecar Yahya, menuntut transparansi lebih lanjut dari BGN.