Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, bersama sejumlah menteri terkait, baru-baru ini menggelar rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan krusial tersebut, Zulhas dan kementerian/lembaga yang terlibat secara resmi meminta tenggat waktu satu bulan untuk menuntaskan berbagai kendala dalam implementasi program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG). Demikian dilaporkan Internationalmedia.co.id – News.
Zulhas, yang ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (15/7/2026), menjelaskan bahwa periode satu bulan ini akan dimanfaatkan untuk "merapikan" dan "menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau bahkan dugaan penyalahgunaan" dalam pelaksanaan MBG. Permintaan waktu ini menunjukkan komitmen untuk memastikan program berjalan sesuai harapan.
Setelah periode evaluasi dan perbaikan selama sebulan penuh, langkah selanjutnya adalah pengkajian solusi secara mendalam. Hasil kajian tersebut kemudian akan dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan keputusan akhir dan arahan lebih lanjut. "Kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini," tegas Zulhas, menekankan pentingnya dua poin keputusan yang diambil malam itu.
Berbagai persoalan krusial diungkapkan oleh Zulhas terkait implementasi program MBG yang kini tengah dievaluasi. Di antaranya adalah indikasi dugaan penyalahgunaan dana atau fasilitas, serta banyaknya titik lokasi yang seharusnya sudah menjadi penerima manfaat namun belum didukung oleh keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memadai.
Tidak hanya itu, terdapat pula kasus di mana bangunan fisik untuk mendukung program sudah berdiri, namun belum dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan perencanaan awal. Pemerintah, lanjutnya, sedang gencar melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap semua kendala ini sebelum merumuskan langkah-langkah strategis berikutnya.
Selain fokus pada penyelesaian masalah MBG, rapat terbatas tersebut juga menyoroti peran penting Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Zulhas kembali menegaskan bahwa KDMP dirancang sebagai infrastruktur utama pemerintah untuk menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial dan barang-barang bersubsidi kepada masyarakat. Ini diharapkan dapat memastikan distribusi yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, KDMP juga akan berfungsi sebagai off-taker atau pembeli hasil pertanian. Zulhas menjelaskan, jika harga komoditas seperti gabah, jagung, dan produk pertanian lainnya jatuh di bawah harga patokan yang telah ditetapkan pemerintah, koperasi ini akan berperan sebagai pembeli untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi petani.