Sebuah undangan resmi nan strategis datang dari pucuk pimpinan Vietnam. Presiden Republik Sosialis Vietnam sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, secara langsung mengundang Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Undangan ini disampaikan melalui Menteri Luar Negeri Republik Sosialis Vietnam, Le Hoai Trung, kepada Menlu RI Sugiono saat keduanya bertemu di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Selasa, 14 Juli 2026. Menurut laporan Internationalmedia.co.id – News, kunjungan ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan kedua negara.
Dalam pertemuan tersebut, Menlu Trung secara eksplisit menyampaikan harapan Vietnam untuk menyambut kedatangan pemimpin Indonesia. "Sekali lagi, kami ingin menyampaikan undangan dari Sekretaris Jenderal dan Presiden kami kepada Presiden Prabowo untuk mengunjungi Vietnam, dan kami menantikan kunjungan Anda sebagai Menteri Luar Negeri ke Vietnam," ujar Trung seusai pertemuan penting itu, menggarisbawahi antusiasme pihak Vietnam.
Pertemuan bilateral ini bukan sekadar ajang penyampaian undangan. Ini juga menjadi momen penting penandatanganan Rencana Aksi untuk Pelaksanaan Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Vietnam 2026-2030. Dokumen ini, yang ditandatangani oleh Menlu Sugiono dan Menlu Trung dalam Sidang Komisi Bersama ke-6 (JCBC) Indonesia-Vietnam, akan menjadi pedoman utama dalam mengimplementasikan Kemitraan Strategis Komprehensif yang telah disepakati pada tahun 2025.
Kerja sama yang diperkuat mencakup berbagai sektor vital, mulai dari ketahanan pangan, pertanian, industri berteknologi tinggi, ekonomi digital, energi, kesehatan, industri halal, hingga ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan. Di ranah politik dan keamanan, kedua menteri membahas isu-isu prioritas seperti perbatasan, pertahanan, keamanan maritim, pemberantasan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF), serta penanggulangan kejahatan lintas negara. "Hari ini, kami menandatangani Plan of Action untuk pengimplementasian dan ini akan menjadi kerangka kerja (framework) utama yang akan membimbing kerja sama bilateral kami selama lima tahun ke depan," jelas Menlu Sugiono, menegaskan pentingnya dokumen tersebut.
Menlu Sugiono lebih lanjut merinci kemajuan di sektor politik dan keamanan. "Untuk kerja sama politik, kami menghargai kemajuan yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan perjanjian kami mengenai zona ekonomi eksklusif (ZEE). Kami juga berbincang dan menguatkan komitmen untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan dalam kerja sama politik di sektor maritim, penanganan IUUF, serta kejahatan lintas negara, termasuk narkotika dan kejahatan yang berkaitan dengan psikotropika," imbuhnya.
Aspek ekonomi juga menjadi sorotan utama. Kedua menteri menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar USD 18 miliar pada tahun 2028. Untuk mendukung ambisi ini, kedua negara akan memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi, termasuk melalui reaktivasi Joint Committee on Economic, Scientific, and Technical Cooperation (JC-ESTC). "Di sektor ekonomi, kami juga menguatkan komitmen kami untuk mencapai target perdagangan bilateral yang ditargetkan mencapai 18 miliar dolar AS pada tahun 2028," ujar Sugiono.
Tidak hanya itu, penguatan hubungan antarmasyarakat juga menjadi prioritas. Indonesia dan Vietnam sepakat mempererat ikatan melalui peningkatan kerja sama di bidang kebudayaan dan pendidikan, serta penguatan kolaborasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan kedua negara dalam membangun kemitraan strategis yang komprehensif dan berkelanjutan di masa depan.