Internationalmedia.co.id – News – Jakarta, 16 Juni 2026 – Arena politik Indonesia kembali diwarnai ketegangan setelah Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, melontarkan tudingan keras kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Deddy menuding PSI sengaja membenturkan PDIP dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) demi meraup simpati publik dan keuntungan politik. Pernyataan ini merupakan respons atas klaim Ketua DPP PSI, Bestari Barus, yang menyebut PDIP masih terus membicarakan sosok Jokowi.
Deddy Sitorus menegaskan bahwa PDIP tidak akan pernah melupakan Jokowi, namun bukan dalam konteks nostalgia, melainkan sebagai bahan pembelajaran internal. "Sudah barang tentu PDIP tidak akan pernah melupakan Jokowi sampai kapan pun," ujar Deddy kepada internationalmedia.co.id pada Selasa. Ia menambahkan, perjalanan politik Jokowi bahkan dijadikan studi kasus penting dalam setiap kegiatan pengkaderan partai.
Lebih lanjut, Deddy merinci sejumlah pelajaran berharga yang diambil dari dinamika politik Jokowi. Menurutnya, manusia bisa berubah karena "candu terhadap kekuasaan, ketenaran dan kekayaan." Ia juga menyoroti kemampuan seseorang untuk "berbohong dan menipu dengan sempurna dalam jangka waktu yang lama, cukup pura-pura lugu dan sederhana padahal menyimpan ambisi dinasti lintas generasi." Poin ketiga, kata Deddy, adalah bagaimana "kekuasaan dan syahwat kekuasaan itu sangat memabukkan dan bisa membuat orang membengkokkan semua fondasi demokrasi dan hukum negara." Dalam kerangka inilah, sosok Jokowi menjadi "pelajaran pahit di masa depan" bagi internal PDIP.
Secara publik, Deddy menyatakan PDIP tidak akan secara aktif membicarakan Jokowi, kecuali ada hal-hal politik yang memang perlu ditanggapi. Ia lantas menuding PSI sebagai pihak yang secara sistematis dan konsisten mengaitkan PDIP dengan Jokowi. "Perdebatan soal PDIP dengan Jokowi itu secara sistematis dan konsisten dilakukan oleh petinggi-petinggi PSI selama berbulan-bulan ini untuk keuntungan politik mereka sendiri," tegasnya.
Deddy menilai strategi PSI ini sebagai "taktik murahan" yang menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam membangun partai melalui pengkaderan, penguatan organisasi, dan kerja keras di lapangan. "Mereka hanya tahu jalan pintas membajak kader partai lain atau membuat sensasi narasi di media dan media sosial," kritik Deddy. Ia bahkan menyerukan agar para pemimpin PSI, yang disebutnya "kutu loncat," mulai belajar membangun partainya dengan "keringat dan darah."
Senada dengan Deddy, politikus PDIP Guntur Romli memberikan penegasan yang lebih keras. Guntur menyatakan bahwa Jokowi sudah tidak pernah diperbincangkan lagi di internal PDIP. "Jokowi dipecat oleh PDI Perjuangan, bahwa Jokowi bukan mundur, bukan pergi, bukan meninggalkan PDI Perjuangan, tapi dipecat dan dikeluarkan oleh PDI Perjuangan," tegas Guntur. Ia menekankan bahwa hubungan PDIP dengan Jokowi telah berakhir setelah sanksi pemecatan dijatuhkan karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Guntur bahkan menyamakan Jokowi dengan tokoh legenda "Malin Kundang," yang durhaka kepada ibunya. Ia menegaskan bahwa segala persoalan terkait Jokowi kini tidak lagi menjadi tanggung jawab PDIP. "Kalau rakyat sekarang mengalami kesulitan, maka silakan tagih tanggung jawab Jokowi yang katanya mau keliling," pungkas Guntur, mengarahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden ketujuh tersebut.
Sebelumnya, Ketua DPP PSI Bestari Barus menyikapi pernyataan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira yang menyebut partainya sudah melupakan Jokowi. Bestari justru menyinggung bahwa nama Jokowi masih terus diperbincangkan oleh PDIP. "Ya alhamdulillah, kalau orang sudah lupa itu udah nggak inget gitu loh, tapi kan masih terus ngomongin aja," sindir Bestari kepada internationalmedia.co.id pada Senin (15/6).
Bestari menilai PDIP belum sepenuhnya melupakan sosok Jokowi, bahkan "belum move on." Ia juga mengungkit bahwa kemenangan Jokowi dalam pemilu bukan semata karena PDIP, melainkan karena dukungan rakyat. "Jadi ya kami cukup prihatin dengan rasa yang dialami oleh PDIP atas hengkangnya Pak Jokowi ke partai kami," tutup Bestari, menyiratkan bahwa Jokowi kini lebih dekat dengan PSI.