Teheran kembali membuat gebrakan diplomatik. Iran dilaporkan telah mengajukan proposal gencatan senjata terbaru kepada Amerika Serikat (AS), dengan Pakistan berperan sebagai mediator kunci. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, langkah ini bertujuan meredakan ketegangan di Selat Hormuz dan mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Informasi ini, yang pertama kali diungkap oleh media AS Axios, dan juga dilansir oleh TRT World serta Al Jazeera, mengutip sejumlah pejabat AS dan sumber-sumber yang memahami dinamika tersebut.
Dalam laporannya, Axios merinci bahwa proposal Iran ini menyajikan syarat-syarat baru yang signifikan. Teheran menawarkan pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran vital yang terpengaruh oleh konflik, serta pencabutan blokade laut oleh AS sebagai langkah awal. Yang menarik, negosiasi terkait program nuklir Iran diusulkan untuk ditunda ke tahap selanjutnya. Selain itu, proposal tersebut juga mengusulkan perpanjangan gencatan senjata untuk jangka waktu yang lebih lama, bahkan mengarah pada pengakhiran permusuhan secara permanen.
Proposal ini, yang telah disampaikan Islamabad kepada Gedung Putih, kini menjadi sorotan utama. Belum jelas apakah AS akan bersedia mempertimbangkan proposal dengan urutan syarat seperti itu. Presiden AS Donald Trump sendiri dijadwalkan akan menggelar rapat di Situation Room Gedung Putih bersama tim senior keamanan nasional dan kebijakan luar negerinya untuk membahas tawaran terbaru Iran dan menentukan langkah strategis berikutnya.
Pengajuan proposal baru ini terjadi di tengah kebuntuan diplomatik yang semakin dalam antara Washington dan Teheran, di mana gencatan senjata yang rapuh terus diberlakukan. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dilaporkan menyerahkan proposal tersebut saat kunjungannya ke Islamabad baru-baru ini. Sumber-sumber yang dikutip Axios menyebutkan bahwa Araghchi menjelaskan kepada Pakistan, Mesir, Turki, dan Qatar – negara-negara yang juga berperan sebagai mediator – bahwa belum ada konsensus bulat di antara kepemimpinan Iran mengenai cara menanggapi tuntutan AS.
Sebelumnya, AS telah bersikeras agar Iran menangguhkan pengayaan uranium setidaknya selama satu dekade dan memindahkan pasokan uranium yang diperkaya dari negaranya – tuntutan yang belum secara resmi diterima Teheran. Kerangka kerja baru yang diajukan Iran berpotensi menjadi dilema bagi AS. Menerima urutan prioritas ini, di mana negosiasi nuklir baru dimulai setelah Selat Hormuz dibuka dan blokade laut AS dicabut, berisiko menghilangkan sumber daya tawar utama AS sebelum masalah nuklir terselesaikan.
Menanggapi hal ini, Juru Bicara Gedung Putih, Olivia Wales, menegaskan kepada Axios bahwa posisi pemerintah AS tetap teguh. "Ini adalah diskusi diplomatik yang sensitif dan AS tidak akan bernegosiasi melalui pers," ujarnya. Wales menambahkan, "Seperti yang telah dikatakan Presiden, Amerika Serikat memegang kendali dan hanya akan membuat kesepakatan yang mengutamakan rakyat Amerika, tidak pernah mengizinkan Iran memiliki senjata nuklir."