Pemerintah Polandia mengambil langkah tegas untuk mengatasi ketergantungan digital di kalangan pelajar. Mulai 1 September 2026, penggunaan telepon seluler akan dilarang total bagi siswa di bawah usia 16 tahun di seluruh sekolah dasar. Kebijakan ini, yang diumumkan oleh Menteri Pendidikan Barbara Nowacka, bertujuan untuk mengembalikan fokus belajar dan mengurangi dampak negatif gawai terhadap perkembangan anak. Demikian laporan Internationalmedia.co.id – News.
Menteri Pendidikan Barbara Nowacka, seperti dikutip dari TVP World dan dilansir Anadolu, menegaskan bahwa "saat ini kami sedang menyelesaikan perubahan legislatif besar, yang sangat penting bagi sekolah, yang akan menghasilkan larangan penggunaan telepon seluler di sekolah dasar mulai 1 September 2026." Nowacka menambahkan, penggunaan ponsel di lingkungan sekolah "tidak bisa menjadi norma karena kita melihat betapa bergantungnya anak-anak pada internet." Pernyataan ini menggarisbawahi kekhawatiran pemerintah terhadap dampak jangka panjang dari paparan digital yang berlebihan pada generasi muda.
Langkah Polandia ini bukan tanpa preseden. Kebijakan ini merupakan bagian dari tren global yang semakin menguat di berbagai negara untuk membatasi penggunaan gawai dan media sosial di kalangan anak-anak dan remaja. Berbagai negara di seluruh dunia mulai menyadari urgensi perlindungan anak dari dampak negatif teknologi.
Negara tetangga Polandia, Prancis, misalnya, telah lebih dulu menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penggunaan platform digital bagi anak di bawah usia 15 tahun. Presiden Emmanuel Macron dikenal sebagai pendukung utama dalam mendorong pengesahan aturan tersebut, yang akhirnya disetujui Majelis Nasional Prancis pada 27 Januari 2026. Langkah ini menjadikan Prancis salah satu pionir dalam regulasi digital untuk anak.
Sebelum Prancis, Australia tercatat sebagai negara pertama yang menerapkan pembatasan serupa, melarang penggunaan platform digital bagi anak di bawah usia 15 tahun. Di Asia Tenggara, Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga telah mengambil langkah proaktif. Pemerintah Indonesia secara resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke sejumlah platform digital berisiko tinggi, seiring dengan penerbitan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP Tunas. Ini menunjukkan komitmen global dalam melindungi generasi muda dari potensi bahaya dunia maya.
Deretan kebijakan ini merefleksikan keprihatinan yang mendalam dari berbagai pemerintah di seluruh dunia mengenai dampak ponsel dan media sosial terhadap kesehatan mental, konsentrasi belajar, dan perkembangan sosial anak-anak.