Washington DC – Presiden Amerika Serikat Donald Trump melayangkan seruan mendesak kepada negara-negara sekutunya untuk mengirimkan kapal perang guna mengamankan Selat Hormuz. Jalur vital ini dilaporkan diblokir oleh Iran sebagai imbas dari konflik AS-Israel melawan Teheran. Namun, permintaan tersebut langsung mendapat penolakan tegas dari dua sekutu kunci di Asia-Pasifik, Jepang dan Australia, yang menegaskan tidak memiliki rencana untuk mengerahkan kekuatan maritim ke kawasan Timur Tengah. Demikian dilaporkan Internationalmedia.co.id – News pada Senin (16/3/2026).
Seperti dilansir Reuters, Trump menyerukan pembentukan koalisi internasional untuk membuka kembali jalur perairan strategis tersebut. Dengan kondisi perang yang terus menciptakan gejolak di Timur Tengah dan mengguncang pasar energi global, Trump pada Minggu (15/3) menekankan bahwa negara-negara yang sangat bergantung pada pasokan minyak dari Teluk Persia memiliki tanggung jawab moral dan ekonomi untuk melindungi Selat Hormuz. Jalur ini merupakan koridor bagi sekitar 20 persen pasokan energi global.
"Saya menuntut agar negara-negara ini datang dan melindungi wilayah mereka karena itu adalah wilayah mereka. Itu merupakan tempat di mana mereka mendapatkan energi mereka," tegas Trump kepada wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One dalam perjalanan dari Florida menuju Washington DC. Ia mengungkapkan bahwa pemerintahannya telah menghubungi tujuh negara, meskipun tidak merinci nama-namanya. Sebelumnya, melalui media sosial, Trump secara spesifik berharap China, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan negara-negara lain akan berpartisipasi dalam upaya ini.
Komentar Trump mengenai keterlibatan sekutu dalam menjaga keamanan Selat Hormuz segera memicu reaksi di pasar global. Pasar di Asia dibuka dengan kehati-hatian pada Senin (16/3), dengan harga minyak mentah Brent melonjak hingga di atas US$ 104,50 per barel. Sementara itu, sebagian besar pasar saham regional terpantau melemah.
Menanggapi seruan tersebut, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan pada Senin (16/3) bahwa negaranya, yang terikat oleh konstitusi pasifis yang menolak perang, tidak memiliki rencana untuk mengirimkan kapal-kapal angkatan laut guna mengawal kapal-kapal di Timur Tengah. "Kami belum membuat keputusan apa pun tentang pengiriman kapal-kapal pengawal. Kami terus meneliti apa yang dapat dilakukan Jepang secara independen dan apa yang dapat dilakukan dalam kerangka hukum," jelas Takaichi di hadapan parlemen Jepang.
Senada dengan Jepang, Australia, yang merupakan salah satu sekutu utama Indo-Pasifik bagi AS, juga menegaskan penolakannya. Anggota kabinet PM Australia Anthony Albanese, Catherine King, dalam wawancara dengan televisi terkemuka ABC, menyatakan bahwa meskipun Australia memahami pentingnya Selat Hormuz, mereka belum diminta untuk berpartisipasi dan tidak akan mengirimkan kapal-kapal angkatan laut untuk membantu membuka kembali jalur tersebut. "Kami tahu betapa pentingnya hal tersebut, tetapi itu bukan sesuatu yang diminta kepada kami atau yang kami bantu," tegas King.