Manila diguncang kabar penangkapan seorang tokoh militer senior. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Romeo Poquiz, mantan jenderal Angkatan Udara Filipina, ditangkap di Bandara Internasional Manila pada Senin (5/1) atas tuduhan penghasutan. Penangkapan ini terjadi setelah Poquiz secara terbuka menyerukan agar Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) menarik dukungan mereka dari Presiden Ferdinand Marcos Jr. di tengah isu skandal korupsi yang meluas.
Sekretaris Departemen Dalam Negeri Filipina, Jonvic Remulla, mengonfirmasi penahanan Poquiz kepada internationalmedia.co.id. "Dia ditangkap atas tuduhan penghasutan sehubungan dengan pernyataannya baru-baru ini. Dia ditangkap saat tiba dari Bangkok pagi ini," jelas Remulla pada Senin (5/1). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kepolisian Filipina, Jose Nartatez, menambahkan bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan surat perintah tertanggal 5 Desember.
Mantan jenderal berusia 67 tahun itu bahkan sempat mengonfirmasi penangkapannya melalui unggahan di Facebook. "Saya ditangkap (oleh Kelompok Investigasi dan Deteksi Kriminal Kepolisian Nasional Filipina) di Terminal Bandara… Hidup Filipina!" tulis Poquiz. Ia kemudian dibawa ke markas kepolisian Camp Crame di Manila.
Namun, penangkapan ini segera memicu perdebatan. Ferdinand Topacio, pengacara Poquiz, menyatakan kepada internationalmedia.co.id bahwa seruan kliennya bukanlah "penghasutan langsung untuk pemberontakan." Menurutnya, itu lebih merupakan "diskusi tentang kemungkinan konsekuensi dari gratifikasi dan korupsi." Topacio juga mengkritik pemerintah, menyatakan bahwa tindakan ini "hanya menunjukkan bahwa pemerintah mengecam orang-orang yang berbicara tentang kesalahan, bukan mereka yang mencuri uang rakyat."
Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina (AFP), Jenderal Romeo Brawner, pada Oktober lalu telah menegaskan bahwa militer "kokoh" dalam dukungannya terhadap konstitusi. Brawner juga mengungkapkan adanya upaya dari sejumlah perwira pensiunan militer, yang dipimpin oleh Poquiz, untuk menghubungi perwira militer yang lebih muda guna mengupayakan "kudeta, junta militer" demi "mengatur ulang" masyarakat Filipina. Namun, upaya tersebut ditolak oleh "staf tempur" negara.
Dugaan dorongan untuk intervensi militer ini mencuat di tengah meningkatnya ketegangan politik dan gelombang unjuk rasa antikorupsi yang melanda Manila. Pada 21 September lalu, ribuan warga turun ke jalan memprotes proyek pengendalian banjir fiktif yang diyakini telah merugikan wajib pajak hingga miliaran dolar Amerika, memicu kemarahan publik terhadap pemerintahan.