Sebuah insiden mengkhawatirkan melanda Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, ketika 352 siswa sekolah dasar dilaporkan mengalami dugaan keracunan massal setelah mengonsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Internationalmedia.co.id – News melaporkan, kejadian ini memicu keprihatinan luas dan sorotan tajam terhadap kualitas penyediaan makanan dalam program tersebut.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago, menyatakan keheranannya atas insiden ini. Menurutnya, kejadian serupa seharusnya bisa dihindari mengingat sudah cukup banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya telah dihentikan operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN) karena tidak memenuhi persyaratan, seperti standar Laik Higiene dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Irma Chaniago menuding pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan MBG di dapur tersebut tidak profesional. Ia mendesak agar Sumber Daya Manusia (SDM) dari BGN yang bertugas di SPPG terkait segera diganti. "Seharusnya makanan yang bermasalah tidak bisa keluar dari dapur jika mereka bekerja dengan baik dan bertanggung jawab," tegas Irma, menyoroti lemahnya pengawasan.
Para siswa yang menjadi korban dilaporkan mengalami gejala seperti muntah-muntah dan pusing tak lama setelah mengonsumsi makanan tersebut. Dilansir dari internationalmedia.co.id, Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan MBG Lombok Tengah memastikan bahwa seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan.
Ketua Satgas MBG Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, menjelaskan bahwa pihaknya masih terus memantau kondisi para siswa yang sempat dirawat di beberapa Puskesmas. "Sebagian dari siswa korban keracunan MBG ini sudah pulang setelah mendapatkan penanganan awal," ujar Firman, mengindikasikan kondisi mereka berangsur membaik.
Menanggapi insiden ini, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Program MBG NTB, Fathul Gani, menyatakan bahwa SPPG yang bertanggung jawab menyalurkan makanan kepada 352 siswa tersebut terancam sanksi berat berupa penghentian sementara operasional atau suspend. "Ya, kalau melihat situasi otomatis suspend," kata Fathul Gani, menegaskan bahwa sanksi ini akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh.
Fathul menyebutkan bahwa durasi penghentian sementara operasional SPPG masih akan menunggu keputusan dari BGN. Ia menambahkan, langkah suspend ini tidak hanya sebagai sanksi, tetapi juga penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan kondisi psikologis para penerima manfaat agar tidak mengalami trauma dalam mengonsumsi makanan dari program MBG di masa mendatang. "Sebagai bahan evaluasi, apalagi ini menimbulkan keracunan," pungkasnya.