Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI baru-baru ini menggelar sebuah forum strategis di Jakarta, menandai langkah penting dalam upaya percepatan pembangunan kawasan perbatasan Indonesia. Dalam acara yang diselenggarakan di Hotel Tamarin ini, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut (PKPL) BNPP RI memaparkan hasil dan rekomendasi Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Tahun 2026 untuk 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP). Internationalmedia.co.id – News melaporkan, forum ini bertujuan menjadikan hasil pengukuran IPKP sebagai fondasi utama penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang terintegrasi, melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Asisten Deputi PKPL Yedi Rahmat mengungkapkan optimisme terhadap capaian IPKP Tahun 2026. Pengukuran yang melibatkan 11 PPKP wilayah laut dan 11 PPKP wilayah darat ini mencatat nilai 0,58 dengan predikat ‘Cukup’ (C), mendekati target nasional 0,60. "Alhamdulillah, hasil pengukuran yang telah dilaksanakan pada 11 PPKP wilayah laut dan 11 PPKP wilayah darat menghasilkan capaian yang cukup baik. Kami sangat mendorong agar nilai IPKP PPKP Tahun 2026 segera ditindaklanjuti oleh seluruh kementerian dan lembaga mitra," tegas Yedi dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/8/2026).
Yedi menekankan bahwa hasil IPKP bukan sekadar angka, melainkan harus menjadi landasan kokoh dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat di perbatasan. Oleh karena itu, BNPP RI mendesak seluruh kementerian/lembaga anggota untuk memanfaatkan rekomendasi IPKP sebagai panduan dalam menyusun program prioritas yang terintegrasi dan selaras dengan agenda pembangunan nasional. "Program seperti Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menunjukkan hasil positif. Kami berharap kementerian lain juga dapat menghadirkan inisiatif serupa untuk mempercepat realisasi pembangunan kawasan perbatasan," imbuhnya.
Lebih jauh, BNPP RI bahkan mengusulkan agar capaian IPKP Tahun 2026 mendapat perhatian dari pemerintah pusat, dengan harapan dapat menjadi bagian substansi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 16 Agustus mendatang. Ini sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan perbatasan. Yedi juga memaparkan hasil kunjungan lapangan di beberapa kawasan perbatasan laut yang menunjukkan geliat aktivitas ekonomi masyarakat yang terus berkembang, menjadi modal berharga untuk pembangunan yang lebih terarah, terutama melalui penguatan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan.
Namun, tidak semua tanpa tantangan. Dalam forum tersebut, BNPP RI juga memaparkan sejumlah temuan lapangan yang memerlukan tindak lanjut serius. Salah satunya adalah kerusakan tanggul pelindung akibat abrasi di Kabupaten Pulau Morotai, yang berbatasan langsung dengan permukiman warga. "Kami telah mengunjungi Kabupaten Pulau Morotai dan menemukan tanggul yang melindungi permukiman masyarakat mengalami kerusakan akibat abrasi. Hal ini akan segera kami tindak lanjuti melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Morotai dan Sekretariat Wakil Presiden, mengingat persoalan ini sebelumnya juga telah menjadi perhatian pemerintah," jelas Yedi.
Melalui forum ini, BNPP RI menegaskan kembali komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi lintas kementerian/lembaga. Tujuannya agar hasil pengukuran IPKP tidak hanya menjadi indikator semata, tetapi benar-benar menjadi pendorong utama dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Forum penting ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Budi Setyono; Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian, Belly Isnaeni; Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Ismawan Harijono; Direktur PDAT Kementerian PPN/Bappenas, Mohammad Roudo; serta perwakilan kementerian/lembaga mitra baik secara daring maupun luring.