Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan angkat bicara mengenai kesalahpahaman publik terkait peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Zulhas menegaskan bahwa KDKMP bukanlah entitas komersial layaknya supermarket, melainkan memiliki fungsi strategis sebagai infrastruktur pemerintah dan off-taker bagi hasil produksi masyarakat desa. Pernyataan ini disampaikan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (15/7/2026), fokus pada penguatan program Koperasi Desa Merah Putih. Internationalmedia.co.id – News melaporkan.
"Banyak pihak yang keliru menganggap Kopdes ini seperti supermarket," ujar Zulhas di Kompleks Istana. "Padahal, Kopdes adalah infrastruktur vital pemerintah dan sekaligus berfungsi sebagai off-taker." Ia menekankan pentingnya pemahaman yang benar agar program ini dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai infrastruktur pemerintah, Zulhas menjelaskan bahwa KDKMP akan menjadi garda terdepan dalam penyaluran berbagai bentuk bantuan sosial (bansos) dan barang-barang bersubsidi. "Bantuan-bantuan, bansos, barang-barang subsidi, itu harus melalui Kopdes nanti. Sehingga jelas, karena tiap desa ada," paparnya. Mekanisme ini diharapkan dapat memastikan distribusi yang merata dan tepat sasaran ke seluruh pelosok desa, mengingat keberadaan koperasi di setiap wilayah.
Lebih lanjut, fungsi Koperasi Desa sebagai off-taker juga menjadi sorotan utama. Zulhas menerangkan, peran ini memungkinkan koperasi untuk membeli hasil produksi pertanian masyarakat, seperti gabah, jagung, dan komoditas lainnya, terutama saat harga pasar berada di bawah standar yang telah ditetapkan pemerintah. "Kalau harga gabahnya di bawah standar yang kita tentukan, maka koperasi bisa take over, beli gabah, jagung, dan lain-lain," jelasnya. Ini bertujuan untuk menstabilkan harga, melindungi petani dari kerugian, dan memastikan keberlangsungan ekonomi lokal.
Program penguatan koperasi desa ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan dari tingkat paling bawah. Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM juga sempat melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa sebanyak 15.845 Koperasi Desa telah selesai dibangun, menandakan progres signifikan dalam implementasi program ini di seluruh Indonesia.
