Wakil Presiden Sudan Selatan, Riek Machar, tengah menghadapi tuduhan berat. Internationalmedia.co.id melaporkan bahwa Machar didakwa atas pembunuhan, pengkhianatan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tuduhan ini terkait serangan terhadap pangkalan militer yang menewaskan lebih dari 250 tentara.
Peristiwa tersebut terjadi pada awal Maret lalu, ketika milisi dari komunitas etnis Nuer Machar, yang dikenal sebagai Tentara Putih, menyerang sebuah pangkalan militer di Kabupaten Nasir, Negara Bagian Upper Nile. Pemerintah Sudan Selatan langsung menuding Machar sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan brutal tersebut.
Tidak hanya Machar, 20 orang lainnya juga turut didakwa. Mereka menghadapi berbagai dakwaan serius, termasuk pembunuhan, konspirasi, terorisme, pengkhianatan, perusakan properti publik, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menteri Kehakiman Joseph Geng Akech menegaskan bahwa kejahatan ini melanggar Konvensi Jenewa dan hukum humaniter internasional, termasuk penodaan mayat, penganiayaan warga sipil, dan serangan terhadap pekerja kemanusiaan.
Serangan Tentara Putih berlangsung selama beberapa hari, dari tanggal 3 hingga 7 Maret, dan mengakibatkan jatuhnya beberapa perwira senior, termasuk seorang jenderal. Sebuah helikopter PBB yang berupaya menyelamatkan tentara di pangkalan tersebut bahkan ditembaki, menewaskan seorang pilot.
Insiden ini menimbulkan kekhawatiran internasional. PBB menyebutnya sebagai kemunduran yang mengkhawatirkan bagi Sudan Selatan, negara yang telah berjuang keras untuk mencapai perdamaian setelah perang saudara yang menghancurkan. Presiden Salva Kiir, yang telah berbulan-bulan berupaya mengkonsolidasikan kekuasaannya, kini menempatkan Machar dalam tahanan rumah. Banyak sekutu Machar juga telah ditahan.
Konflik antara Kiir dan Machar telah menghancurkan Sudan Selatan sejak kemerdekaannya pada 2011. Perjanjian pembagian kekuasaan yang rapuh di tahun 2018 pun gagal menjamin transisi demokrasi yang stabil. Pemilu yang seharusnya digelar Desember 2024 bahkan ditunda hingga dua tahun mendatang. Kasus ini menjadi sorotan tajam, mengungkapkan kembali ketidakstabilan politik dan konflik yang terus menghantui negara termuda di Afrika ini.