Pengumuman mengejutkan datang dari Pentagon. Internationalmedia.co.id melaporkan bahwa militer Amerika Serikat akan segera memulai proses pemecatan terhadap sekitar 1.000 tentara transgender. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang dikeluarkan Januari lalu, yang melarang individu transgender bertugas di militer. Mahkamah Agung AS telah mengizinkan pelaksanaan larangan tersebut, meskipun gugatan hukum masih berproses.
Menurut memo dari Menteri Pertahanan Pete Hegseth, proses pemisahan akan segera dimulai untuk para tentara yang sebelumnya menyatakan kesediaan untuk keluar secara sukarela sebelum batas waktu 26 Maret 2025. Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, menjelaskan bahwa sekitar 1.000 tentara yang teridentifikasi memiliki diagnosis disforia gender termasuk dalam kelompok yang akan dipecat. Disforia gender adalah kondisi ketidaksesuaian antara jenis kelamin biologis dan identitas gender yang dirasakan.
Data Pentagon menunjukkan terdapat 4.240 tentara aktif dengan diagnosis disforia gender hingga akhir tahun lalu. Mereka yang tidak mengundurkan diri secara sukarela hingga 6 Juni mendatang (dan hari berikutnya untuk pasukan cadangan) akan diberhentikan secara paksa. Perintah eksekutif Trump berargumen bahwa mengungkapkan "identitas gender" yang berbeda dari jenis kelamin biologis tidak memenuhi standar ketat untuk dinas militer.
Keputusan ini menimbulkan kontroversi, mengingat kebijakan dinas militer AS untuk tentara transgender telah berubah-ubah dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintahan Biden sebelumnya berupaya mengizinkan mereka bertugas secara terbuka, sementara Trump mengambil langkah sebaliknya. Nasib para tentara transgender ini kini menjadi sorotan, di tengah tarik-menarik politik dan hukum di Amerika Serikat.
