Rancangan undang-undang yang melarang propaganda “child free” dan adopsi anak oleh warga negara yang melegalkan perubahan gender telah disetujui oleh majelis tinggi parlemen Rusia.
Dalam pemungutan suara pada Rabu (20/11), para senator di Dewan Federasi secara bulat menyetujui rancangan undang-undang tersebut.
Rancangan undang-undang ini kini akan dikirim ke Putin, yang diharapkan akan segera menandatanganinya untuk menjadi undang-undang.
Menurut laporan kantor berita Anadolu, undang-undang tersebut melarang individu, organisasi, atau pejabat pemerintah untuk mempromosikan gaya hidup child free (tanpa anak) atau mendorong orang, baik secara langsung maupun daring, untuk memilih untuk tidak memiliki anak.
Undang-undang ini menetapkan hukuman finansial hingga 5 juta rubel (sekitar Rp763 juta) bagi bisnis dan individu yang melanggar, serta menegaskan bahwa orang asing yang melanggar dapat dideportasi.
Lebih lanjut, Ketua majelis tinggi parlemen, Valentina Matviyenko, menyatakan bahwa ia memahami kekhawatiran terkait bagaimana undang-undang tentang gaya hidup bebas anak akan ditafsirkan, terutama dalam kaitannya dengan pilihan pribadi masyarakat Rusia.
Namun, ia menegaskan bahwa undang-undang tersebut tidak akan mengganggu hak individu untuk memilih tidak memiliki anak, sambil menambahkan bahwa masyarakat perlu dilindungi dari fenomena baru yang dianggap berbahaya.
Para anggota parlemen Rusia juga menyetujui aturan yang bertujuan untuk melindungi anak-anak Rusia yang diadopsi dari potensi “bahaya” yang mungkin mereka hadapi di negara-negara yang mengizinkan pergantian jenis kelamin.
Menurut laporan dari Al Jazeera, undang-undang ini melarang warga negara dari setidaknya 15 negara untuk mengadopsi anak-anak Rusia. Negara-negara tersebut antara lain termasuk Amerika Serikat, Australia, Argentina, Kanada, dan beberapa negara Eropa.
Selain aturan ini, anggota parlemen juga sedang mempertimbangkan larangan terhadap “quadrobics”, sebuah tren olahraga di mana peserta meniru gerakan hewan.
Pemungutan suara terkait aturan ini dilakukan di tengah upaya Rusia yang semakin intens untuk mempromosikan nilai-nilai keluarga yang lebih tradisional, terutama setelah perang di Ukraina memicu ketegangan antara Moskow dan negara-negara Barat.
Tahun lalu, Rusia melarang prosedur medis transisi gender, dan Mahkamah Agung Rusia juga memutuskan bahwa gerakan LGBTQ dianggap sebagai “ekstremis.”
Pada 2022, Presiden Vladimir Putin menandatangani undang-undang yang melarang penyebaran informasi LGBTQ kepada semua kelompok usia. Aturan ini memperluas larangan yang sudah diberlakukan hampir satu dekade sebelumnya, yang hanya melarang penyebaran materi LGBTQ kepada anak-anak di bawah umur.
