Internationalmedia.co.id memberitakan perombakan besar-besaran di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (Deplu AS) di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Menlu AS, Marco Rubio, menyebut Deplu AS terlalu "gemuk" dan tak efektif. Restrukturisasi yang diumumkan Selasa (22/4/2025) ini akan memangkas posisi dan mengurangi divisi, termasuk kantor demokrasi dan HAM.
Rubio menyebut langkah ini sebagai perombakan besar-besaran, meski tak sedrastis beberapa rencana kebijakan yang beredar sebelumnya. Ia menilai Departemen Luar Negeri yang ada terlalu birokratis dan tak mampu menjalankan misi diplomatik di era persaingan kekuatan besar, khususnya dengan China. Ia bahkan menyindir kecenderungan Departemen tersebut lebih condong pada ideologi politik radikal ketimbang kepentingan nasional AS.
Salah satu perubahan signifikan adalah penghapusan divisi yang bertanggung jawab atas keamanan sipil, demokrasi, dan HAM. Divisi ini akan digantikan oleh kantor baru yang mengurusi koordinasi bantuan luar negeri dan urusan kemanusiaan, menyerap fungsi USAID yang telah dipangkas sebelumnya. Kantor baru ini akan mengawasi biro "demokrasi, HAM, dan kebebasan beragama", menggantikan biro lama yang juga mencakup advokasi hak pekerja.
Yang mengejutkan, Kantor Operasi Konflik dan Stabilisasi juga ditutup. Begitu pula Kantor Keadilan Pidana Global yang bertugas mendokumentasikan kejahatan perang, termasuk yang dilakukan Rusia di Ukraina. Juru bicara Deplu AS, Tammy Bruce, menyatakan fungsi kantor-kantor tersebut akan tetap ada, namun diimplementasikan dengan cara yang lebih efisien. Perombakan ini menimbulkan pertanyaan besar: akankah perubahan ini membawa Deplu AS menuju era baru yang lebih efektif, atau justru mengorbankan nilai-nilai demokrasi dan HAM?